BISNIS.COM, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya memutuskan untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah Bali, pada 15 Mei 2013.
"Gugatan ke MK sesungguhnya bukan keinginan PDIP. Gugatan itu telah diskenariokan oleh pihak lain yang memaksa agar PDIP menyelesaikan sengketa pilkada di MK," kata Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto di Denpasar, Senin (27/5).
Ia mengatakan selama ini pihaknya tidak pernah diberi ruang menyampaikan keberatan hasil rekapitulasi suara untuk Cagub dan Cawagub Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan.
Menurut Hasto, pihaknya akan menempuh upaya yang disediakan untuk memperjuangkan keadilan bagi PDIP.
"Sekali lagi gugatan ke MK ini didesain oleh pihak lain. Kami membawa data sangat lengkap saat pleno KPU, tapi tak diberi ruang sebagaimana diamanatkan. Sudah diskenariokan membawa persoalan ini ke MK. Ini imbas dari tidak ditampungnya aspirasi kami pada tingkat terbawah," tuturnya.
Menurutnya, jika bukan karena skenario dan telah didesain, mengapa hanya meminta pencocokan data melalui formulir C1 PDIP sama sekali tak diperkenankan. (Antara)
PILKADA BALI: PDIP Gugat Putusan KPU ke MK
BISNIS.COM, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya memutuskan untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah Bali, pada 15 Mei 2013."Gugatan ke MK sesungguhnya bukan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

54 menit yang lalu
Lo Kheng Hong Eyes Two Promising Stock Sectors After Eid 2025
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

8 jam yang lalu
Momen Prabowo 'Grogi' Saat Pidato Perdana di Parlemen Turki

8 jam yang lalu
KPK dan PPATK Jamin Independensi Jika Ada Kasus Hukum Danantara

9 jam yang lalu
Cara Mudah Cek NIK KTP secara Online, Tanpa Aplikasi

10 jam yang lalu
KPK Catat 16.867 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
