BISNIS.COM, DENPASAR-Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Minggu 26 Mei 2013, menggelar rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih setelah menuntaskan rekapitulasi suara hasil Pemilihan Kepala Daerah yang digelar pada 15 Mei lalu.
Sehubungan hal itu, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mengimbau masyarakat Bali tidak melakukan tindakan anarkis setelah mengetahui hasil pemilihan kepala daerah dalam rapat pleno KPU tersebut.
"Jika ada ketidakpuasan jangan dibawa pada tindakan anarkis. Ketidakpuasan hendaknya diselesaikan dengan cara-cara demokrasi," kata Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, Jumat (24/5/2013).
Pilkada Bali diikuti dua pasangan calon yakni Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) dan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta).
Menurutnya, pilkada menjadi momentum menguji kedewasaan masyarakat Bali dalam berdemokrasi, menjaga kerukunan dan keharmonisan.
"Masyarakat Bali sudah terkenal sangat menjunjung budayanya yang adiluhung. Oleh karena itu jangan sampai turun gara-gara perbedaan pandangan politik".
Sudiana berpendapat, selama ini Bali sudah menjadi contoh yang baik dalam penerapan demokrasi, maka seharusnya semakin lama harus semakin baik.
"Jangan sampai contoh demokrasi yang baik yang sudah ditunjukkan lima tahun lalu menurun. Rasa pasemetonan (persaudaraan) justru harusnya lebih lekat," ujarnya.
Ia menambahkan, jika hasil pleno dipandang ada kesalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan, maka hendaknya diselesaikan secara hukum.
"Masalah jika dibesar-besarkan, yang rugi kita sendiri dan dampak sosialnya pun nanti akan tinggi juga," ujarnya.
Pihaknya mengaku optimistis masyarakat Bali tidak akan sampai berbuat hal-hal yang kurang dewasa hanya gara-gara urusan pilkada.
Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi suara sembilan kabupaten dan kota se-Bali pada Kamis (23/5/2013), pasangan Pasti-Kerta meraih 1.063.734 suara (50,02%), sementara PAS 1.062.738 (49,98%).
(antara/yus)
