Bisnis.com, DENPASAR—Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengancam tidak akan mencairkan dana tunjangan kinerja apabila realisasi fisik pada triwulan kedua tahun ini pencapaiannya tidak sesuai target yang telah ditentukan.
“Serius ini, saya pikir [kebijakan ini] fair. Kalau sampai target tidak dipenuhi, ya tunjangan kinerja tidak akan dibayarkan atau dipotong,” ujarnya di hadapan seluruh aparatnya, Kamis (23/4/2015).
Ancaman itu dikeluarkan karena realisasi penyerapan keuangan dan fisik di lingkungan Pemprov Bali pada triwulan kedua tahun ini tidak mencapai target. Realisasi penyerapan anggaran keuangan di Pemprov Bali hingga akhir Maret sebesar 3,81%, dari target 18,72%. Sementara, realisasi fisik hanya mencapai 13,81%, sedangkan targetnya 17,31%.
Dia mengungkapkan persoalan ini selalu terjadi berulang setiap tahun, dan akan cepat realisasi penyerapannya pada akhir tahun. Menurutnya, fakta rendahnya realiasi tersebt menunjukkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selama ini bekerja tidak benar.
“Yang buat kita yang tidak memenuhi kita, beda persoalannya karena ada kebijakan bertentangan yang menyebabkan tender batal, atau ada tumpang tindih aturan antara daerah dan pusat yang menyebabkan batal,” tegasnya.
Pastika menyadari pada awal tahun proses administrasi baru berjalan. Namun, dia meminta agar bawahannya menyiapkan administrasi sebelum anggaran ditetapkan sehingga tidak harus menunggu. Apalagi, proses tender bisa berlangsung hingga 6 bulan apabila terjadi sanggahan.
Menurutnya, menyiapkan administrasi lebih awal akan sangat membantu percepat proses tender. Dia mencontohkan seperti kondisi jalan rusak, seharusnya pihak SKPD sudah menyiapkan berkas perbaikan jalan sebelum APBD disahkan sehingga proses perbaikannya dapat lebih tepat waktu.
“Untuk hal-hal yang sudah pasti, tender dulu sebelum tahun berjalan. Urusan seperti cleaning service tidak mungkin tidak dikabulkan. Saya meminta belajar dari hal-hal yang sudah terjadi, masa ada cleaning service tidak dibayar 3 bulan karena tender belum selesai,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Bal ini berujar penyerapan keuangan dan realisasi fisik perlu mencapai target agar dana milik pemerintah daerah dapat segera berputar di masyarakat. Dengan demikian dampak perekonomian suatu daerah akan cepat dapat dirasakan masyarakat.
