BISNIS.COM, BALIKPAPAN--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan mengusulkan rentang waktu kerja sama optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah dengan menggandeng pihak ketiga maksimal selama 30 tahun dengan opsi diperpanjang.
Ketua Kadin Kota Balikpapan Rendi Susiswo Ismail mengatakan rentang waktu tersebut sudah sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak baik pemerintah maupun pelaku usaha.
Selain itu, ada kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk bekerja sama dengan pemerintah sehingga ada persaingan usaha yang sehat.
“Idealnya selama 30 tahun. Kalau lebih dari itu akan ada kesenjangan yang juga bisa merugikan salah satu pihak, utamanya pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/5/2013).
Menurutnya, kerja sama juga bisa diperpanjang apabila pemerintah menilai ada manfaat yang masih bisa diperoleh dari kerja sama tersebut, termasuk setelah kerja sama berakhir.
Kendati demikian, Rendi berharap agar pemerintah transparan dalam menyampaikan rencana kerja sama tersebut kepada seluruh pelaku usaha.
Dia juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan pelaku usaha lokal yang memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha dari luar Balikpapan.
Dia melihat selama ini ada indikasi pemerintah cenderung lebih bersikap tertutup sehingga beberapa kerja sama yang dilakukan hanya melibatkan pelaku usaha dari luar.
“Justru ini yang harusnya dilihat oleh pemerintah karena kerja sama ini juga bisa berdampak terhadap peningkatan kemampuan pengusaha lokal,” tukasnya.
Sebelum menggelar kerja sama, pemerintah juga harus mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh pemerintah agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Kelengkapan legal administrasi kepemilikan lahan menjadi salah satu poin penting yang harus diperhatikan, agar aset yang dikerja samakan tersebut nantinya tidak hilang.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong menyebutkan optimalisasi aset perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Pada aset yang saat ini belum tergarap optimal, bisa dikerja samakan dengan pihak ketiga dengan sistem yang mungkin dilakukan.
“Misalnya aset tanah bisa dikerja samakan menggunakan sistem BOT yang nantinya akan menambah nilai aset karena ada bangunan yang berdiri di atasnya,” katanya.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Sayid M.N Fadli menambahkan pihaknya memang sudah dan sedang berupaya untuk mengoptimalkan aset yang berpotensi menambah pendapatan daerah untuk dikerja samakan dengan pihak ketiga.
Saat ini, beberapa aset yang dioptimalkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga digunakan untuk membangun hotel dan mal.
“Kalau sudah terbangun seperti itu, ada dua pendapatan yang bisa diperoleh yakni PBB, share pendapatan dan juga dampak lain yang dinikmati masyarakat,” ucapnya.
Nantinya, aset tanah yang menjadi tempat berinvestasi juga akan kembali pada Pemkot Balikpapan setelah kerja sama tersebut selesai.
Fadli menuturkan aset tanah itu akan mengalami penaikan harga karena nilainya mengikuti harga tanah yang berada di pasaran.
Bangunan yang berdiri di atasnya, juga akan turut dikuasai oleh Pemkot Balikpapan ketika kerja sama selesai. Nantinya, Pemkot hanya tinggal melakukan evaluasi atas kerja sama yang sudah dilakukan selama ini pada masing-masing perusahaan. (wde)
