BISNIS.COM, JAKARTA: Pemberian penghargaan Yayasan Appeal of Conscience kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni World Statesman Award pada 30 Mei di New York, Amerika Serikat dinilai keliru karena pemerintah justru tak bersikap tegas terhadap diskriminasi kelompok agama minoritas di Indonesia.
Yayasan Appeal of Conscience adalah lembaga yang didirikan pada 1965 serta bergerak pada kebebasan beragama dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dalam situs resminya, lembaga yang berbasis di New York, Amerika Serikat itu juga adalah koalisi antar pemimpin bisnis dan agama untuk mempromosikan perdamaian, toleransi dan resolusi konflik antar etnis.
Rencananya, yayasan tersebut akan memberikan penghargaan pada Presiden Yudhoyono terkait dengan upaya kebebasan beragama dalam jamuan makan malam pada akhir Mei. Pemberian penghargaan lainnya, yakni Appeal of Conscience Award, juga akan diberikan pada Louis R. Chenevert, CEO dari United Technologies Corporation.
"Penghargaan itu akan menciptakan kesan salah karena justru di Indonesia, rezim SBY membuat banyak diskriminasi," kata peneliti Human Rights Watch (HRW) di Indonesia, Andreas Harsono di Jakarta, Minggu (28/4/2013).
Laporan HRW yang berjudul Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia pada Februari lalu menyoroti soal kegagalan pemerintah Indonesia dalam melindungi kelompok minoritas agama. Laporan sebanyak 120 halaman itu merekam kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerombolan-gerombolan militan, yang melakukan intimidasi dan serangan rumah-rumah ibadah serta anggota-anggota minoritas agama. Sasaran mereka, demikian HRW, termasuk Ahmadiyah, Kristen maupun Muslim Syiah.
"Kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap dan melindungi kaum minoritas dari intimidasi dan kekerasan, tentu saja, merupakan olok-olok terhadap klaim bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang melindungi hak asasi manusia," kata Brad Adams, Direktur Asia HRW dalam acara peluncuran laporan tersebut di Jakarta. "Presiden Yudhoyono perlu berkeras bahwa hukum harus ditegakkan, harus mengumumkan bahwa setiap pelaku kekerasan akan diadili, serta menjelaskan strategi untuk memerangi kekerasan atas nama agama."
