BIsnis.com, New York–Human Right Watch (HRW) meminta pemerintah Pakistan bertindak guna hentikan berbagai organisasi ekstrem Sunni di provinsi Balochistan melakukan pembunuhan dan pelanggaran lain terhadap etnik Hazara serta Muslim Syiah lainnya.
Laporan HRW sepanjang 63 halaman, “‘We are the Walking Dead’: Killings of Shia Hazaras in Balochistan, Pakistan,” merekam berbagai usaha kelompok militan Sunni menyerang masyarakat Syiah Hazara di Balochistan.
Dalam laporannya, HRW menyebutkan sejak 2013, ratusan orang Hazara, umumnya penganut Islam Syiah, terbunuh dalam kekerasan, termasuk pengeboman di ibukota provinsi Quetta, masing-masing pada Januari dan Februari 2013, yang membunuh sedikitnya 180 orang.
“Ekstremis Sunni mencari sasaran orang Hazara dengan senjata dan bom ketika mereka sedang menjalani upacaya keagamaan, sembahyang di masjid, pergi bekerja, atau melakukan kegiatan sehari-hari,” kata Brad Adams, direktur HRW untuk Asia, Selasa (1/7/2014).
“Tak ada rute, tak ada tempat belanja, tak ada sekolah, atau kegiatan komunitas, yang aman buat orang Hazara. Kegagalan pemerintah Pakistan terhadap penyerangan ini sungguh bikin kaget dan tak bisa diterima,” sambung Brad.
HRW menyebutkan penyerangan ini mengakibatkan sekitar setengah juta etnik Hazara di Quetta hidup dalam ketakutan, gerakan mereka terbatas, kehidupan ekonomi sulit dan akses ke kesehatan dan pendidikan menyempit. Suasana yang menekan ini membuat banyak orang Hazara lari dari Pakistan dengan menjadi pengungsi di negara-negara lain.
Human Rights Watch mewawancarai lebih dari 100 orang yang selamat dari penyerangan, keluarga mereka, petugas keamanan maupun pakar yang independen buat bahan laporan ini.
Sejak 2008, warga Muslim Syiah di Pakistan jadi sasaran kekerasan sektarian oleh berbagai kelompok militan Sunni yang sudah membunuh ribuan orang Syiah di seluruh Pakistan. Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) menyatakan mereka bertanggungjawab terhadap kebanyakan kekerasan anti-Syiah, namun cukup banyak tokoh LeJ tak pernah diperiksa apalagi diadili.
Sebagian dari milis LeJ ada yang ditahan namun berhasil melarikan diri tanpa penjelasan memadai dari aparat sipil maupun militer yang bertanggungjawab terhadap penahanan mereka.
Pada 10 Januari 2013, sebuah bom bunuh diri di sebuah kelab bilyar yang banyak dikunjungi orang Syiah membunuh 96 orang dan melukai setidaknya 150. Banyak dari korban terjebak pada ledakan kedua, sekitar 10 menit sesudah ledakan pertama, termasuk melukai mereka yang datang memberikan bantuan pertama.
Pada 17 Februari 2013, sebuah bom meledak di pasar sayuran di Kampung Hazara, Quetta, membunuh sedikitnya 84 orang Hazara dan melukai 160 lainnya. LeJ klaim tanggungjawabn terhadap kedua penyerangan, yang termasuk kejadian paling berdarah sejak kemerdekaan Pakistan pada 1947.
“Tidak pantas bahwa komunitas Hazara dipaksa hidup dalam ketakutan dan teror karena pemerintah Pakistan tidak becus menghentikan kekerasan LeJ,” kata Adams.
Menurut HRW, petugas keamanan, baik sipil maupn militer, sudah ditugaskan di Balochistan namun mereka tak berbuat banyak untuk menyelidiki maupun mencegah kekerasan terhadap warga Hazara.
Banyak warga Hazara mengatakan kepada HRW bahwa diskriminasi dan permusuhan kepada mereka dilakukan oleh politisi dan petugas keamanan. Itu sebabnya penyerangan-penyerangan tersebut tak diselidiki dan tak dihukum.
LeJ juga makin sering membunuh pasukan polisi maupun paramiliter Frontier Corps yang ditugaskan melindungi arak-arakan maupun upacara keagamaan Syiah di daerah-daerah Hazara. Militer dan politisi Pakistan membantah mereka membiarkan pelanggaran LeJ namun secara historis LeJ sering dapat keuntungan dari kedekatan mereka dengan aparat keamanan Pakistan.
Baik pemerintah pusat Pakistani maupn provinsi Balochistan mengatakan mereka sudah menangkap lusinan tersangka penyerangan Syiah sejak 2008 namun hanya segelintir saja yang mendapat vonis bersalah.
HRW menegaskan, pemerintah Pakistan seharusnya membubarkan dan melucuti senjata LeJ dan menyelidiki pemimpin-pemimpin mereka yang diduga terlibat dalam kejahatan. Sahabat-sahabat dan donor Pakistan, termasuk Indonesia, seyogyanya menekan pemerintah Pakistan untuk menegakkan dan menghormati hukum internasional di bidang hak asasi manusia serta menganjurkan pemerintahan yang bermutu lewat penyelidikan terhadap pembunuhan sektarian di Balochistan.
“Pejabat pemerintah dan petugas keamanan Pakistan seharusnya mengerti bahwa ketidakbecusan mereka dalam menghadapi kekejaman LeJ sudah bukan pilihan lagi,” kata Adams. “Orang Hazara dibantai dan masyarakat Shiah hidup dalam ketakutan bukan saja pengkhianatan terhadap warga Pakistan namun merupakan bukti bahwa negara membiarkan kejahatan ini terus berjalan.”
