BISNIS.COM, BATAM--Pemerintah Kota Batam tetap bersiap menjalankan rencana BBM bersubsidi dua harga dengan beberapa persiapan meski ada kekhawatiran kebijakan itu tidak berjalan efektif di kawasan ini.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan beberapa langkah di hilir dalam rangka menyesuaikan kebijakan BBM bersubsidi dua harga.
"Memang belum ada informasi final, tapi kami sedang mempersiapkan turunan kebijakan itu agar punya pola yang sama dengan regulasi itu," kata dia, Kamis (25/4/2013).
Langkah itu termasuk penetapan 32 SPBU kota ini yang akan melayani BBM bersubsidi dua harga dan desakan agar Batam masuk prioritas penerapan kartu kendali BBM yang disusun pemerintah.
Dia menjelaskan SPBU di Batam kemungkinan besar akan dibagi untuk melayani tiga harga BBM yakni Rp4.500, Rp6.500 dan yang non-subsidi.
Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Hiswana Migas dan PT Pertamina untuk menentukan SPBU mana saja yang ditetapkan berdasarkan harga itu.
"Untuk harga Rp4.500 berdasarkan data penggunaan mencapai 55%-60%, berarti akan ada ada SPBU yang akan separuh melayani itu," paparnya.
Selain itu, dia juga meminta pihak Kementerian ESDM agar memasukkan Batam sebagai prioritas kota untuk pengginaan kartu chip kendali yang sudah terpasang namun belum dijalankan maksimal.
Dia menilai dengan kondisi antrian BBM yang semakin padat di SPBU bisa diminimalisir jika kartu chip itu bisa diterapkan.
"Dari Hiswana Migas juga berharap kalau bisa Batam masuk prioritas penerapan chip itu," sambungnya.
Namun, dia mengaku khawatir rencana BBM bersubsidi dua harga tersebut tidak bisa meminimalisir penyelewengan BBM bersubsidi di kawasan ini.
Dengan kebijakan dua harga, jelas dia, membuka peluang bagi oknum memanfaatkan perbedaan harga itu dengan membeli harga termurah kemudian dijual kembali.
"Ada perbedaan harga ada pemain. Idealnya satu harga setara bisa Rp6.500 atau diatas," kata dia.
