BISNIS.COM,JAKARTA -- Laporan organisasi HAM internasional, Human Rights Watch (HRW) tentang situasi kemanusiaan di Myanmar telah memperkuat dugaan tentang adanya indikasi pembersihan etnis yang dilakukan oleh tangan negara, baik langsung maupun tidak langsung.
HRW mempunyai ‘bukti-bukti’ tindakan yang menunjukkan 'pembersihan etnis' (genosida) di negara bagian Rakhine, Myanmar.
Bahkan, Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia Phil Robertson mengklaim punya bukti tentang kuburan massal dan penggusuran paksa di negara bagian itu, yang juga dikenal sebagai negara bagian Arakan.
Laporan yang bersumber dari 100 orang narasumber ini menuntut Pemerintah Myanmar untuk bertanggung jawab dan menyerukan komunitas internasional untuk mengambil prakarsa.
Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu anggota Asean yang mengklaim memiliki pengaruh strategis di kawasan, tidak bisa tinggal diam dan harus bertindak turut serta mengatasi kejahatan kemanusiaan di Myanmar.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil prakarsa diplomatik dengan mengajak pemimpin Negara Asean lainnya untuk menghentikan genosida yang sedang berlangsung dan mencari solusi konflik.
Begitu juga dengan Asean Intergovermental Commission on Human Rights (AICHR), yang merupakan badan HAM Asean harus mengambil prakarsa nyata mengatasi kejahatan kemanusiaan itu.
Tidak bisa berpangku tangan hanya berlindung dibalik etika diplomasi antar negara atau alasan tidak mempunyai mandat penanganan kasus. Badan HAM Aseandidesain untuk memajukan HAM di kawasan ini termasuk di Myanmar.
Di dalam negeri, sebagai langkah awal, Kementerian Luar Negeri dapat memanggil dan mempertanyakan peristiwa-peristiwa sebagaimana dilaporkan HRW ini kepada Duta Besar Myanmar sebagai bahan menyusun intervensi sistematis dan komprehensif atas peristiwa di Myanmar, baik secara bilateral maupun melalui kerangka Asean.
Sudah saatnya Indonesia menunjukkan kepimpinannya di Asean dengan mewujudkan kawasan yang damai dan stabil dan sekaligus menghargai hak dasar dari warga yang bermukim di kawasan tersebut. (Foto:guardian.co.uk)
Kontak Person:
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute
