BISNIS.COM,LOS ANGELES—Standard & Poor’s mendesak pengadilan federal agar tidak melanjutkan gugatan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) yang menuduh lembaga pemeringkat internasional itu melakukan penipuan saat memeringkat sekuritisasi beragun hipotek.
Dalam berkas yang diserahkan kepada pengadilan federal di California pada Senin (22/4) waktu setempat, S&P mengatakan pemerintah pilih kasih karena hanya menggugat perseroan atas pemeringkatan efek tersebut.
Menurut S&P, peringkat yang diberikan terhadap efek yang dipermasalahkan pemerintah tersebut identik dengan peringkat dari lembaga lain, seperti Fitch Ratings dan Moody’s Investor Service.
“Masalahnya adalah ketidakmampuan S&P, bersama dengan Federal Reserve, Kementerian Keuangan, dan pelaku pasar lainnya, dalam memprediksi bencana terbesar sejak the Great Depression itu, tapi itu bukan penipuan,” kata perseroan dalam berkas tersebut.
Pemerintah AS pada 4 Februari 2013 menyampaikan menggugat S&P atas tuduhan dengan sengaja melakukan penipuan terhadap investor dalam pemeringkatan sekuritisasi beragun hipotek rumah tinggal dan obligasi lain yang dijamin oleh efek tersebut.
Departemen Kehakiman mengatakan pemerintah meminta ganti rugi sebesar US$5 miliar lebih sebagai denda terhadap S&P. Menurut pemerintah, S&P telah berbohong saat menyatakan pemeringkatan yang dilakukan bebas dari konflik kepentingan.
S&P dianggap telah mengabaikan risiko kredit yang dikandung efek tersebut demi mendapatkan keuntungan lebih dari para bank investasi yang menerbitkan sekuritisasi tersebut.
Emiten penerbit efek memang diharuskan membayar perusahaan pemeringkat agar efek yang diterbitkan mendapatkan peringkat utang, yang menjadi bahan pertimbangan investor dalam mengambil keputusan pembelian.
Dalam berkas gugatan setebal 119 halaman, Departemen Kehakiman melampirkan notulensi pertemuan, pesan, dan memo yang dinilai dapat menunjukkan penilaian utang yang diberikan analis S&P tidak akurat dan lebih bertujuan untuk meraih tambahan keuntungan komersil.
S&P dalam berkas tersebut mengatakan peringkat utang yang disampaikannya kepada masyarakat bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, sehingga tidak dapat diganggu gugat.
Menurut John Hueston, mantan jaksa penuntut federal yang kini bekerja di Irell & Manella LLP di Los Angeles, mengatakan S&P tidak dapat meminta pemberhentian proses hukum atas gugatan tersebut.
Hueston menjelaskan Hakim bisa saja memutuskan untuk tidak melanjutkan gugatan tersebut, tapi hanya untuk memberi kesempatan kepada Departemen Kehakiman agar melengkapi atau memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam gugatannya.
Harga saham McGraw-Hill, induk usaha S&P, mencatatkan penurunan tertajam dalam 25 tahun terakhir setelah pemerintah mengajukan gugatan tersebut. Saham perseroan telah turun 51% pada awal Februari 2013 dari September 2011. (Bloomberg)(Foto:gettyimage)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
