BISNIS.COM,JAKARTA—Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (Escap) mengajukan rekomendasi kebijakan makro ekonomi yang berorientasi pada investasi SDM bagi Pemerintah Indonesia.
Katinka Weinberger, Direktur UN CAPSA-ESCAP, mengatakan sudah saatnya Indonesia bersama negara-negara Asia Pasifik lain menerapkan kebijakan ekonomi makro yang berpandangan ke depan bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam acara peluncuran Survei Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik 2013 di Jakarta pada Kamis (17/4), Katinka menjelaskan bahwa hasil survei ESCAP tahun ini masih menggarisbawahi angka pertumbuhan yang relatif rendah di beberapa kawasan Asia Pasifik.
“Tingkat pertumbuhan di kawasan ini masih saja rendah. Lama-kelamaan hal tersebut dipandang menjadi ‘the new normal’,” ujar Katinka.
Yang menarik dari kawasan Asia Pasifik adalah meski tingkat pertumbuhan melambat, perekonomian masih tetap dinamis. Di Indonesia, misalnya aktivitas perekonomian begitu kuat karena tingginya permintaan.
Katinka menilai sudah saatnya Indonesia menerapkan kebijakan yang lebih menekankan pada investasi manusia karena hal tersebut lebih stabil secara ekonomis.
“Kita sudah terlalu lama fokus pada kebijakan-kebijakan makro yang konvensional yang lebih menekankan pada kuantitas. Padahal, seharusnya kita membutuhkan kebijakan yang lebih berorientasi pada kualitas,” ujarnya.
Kebijakan yang berorientasi pada kualitas, menurut Katinka, menitikberatkan pada anggaran-anggaran untuk keamanan sosial. Semakin besar penekanan di sektor sosial, maka tingkat kesenjangan akan semakin rendah. Untuk mewujudkannya, Escap menawarkan 6 paket kebijakan yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.
Pertama, program jaminan kerja di sektor informal selama 100 hari per tahun. Kedua, pemberian dana pensiun non-iuran untuk semua orang yang berusia 65 tahun atau lebih yang nilainya sama dengan garis batas kemiskinan saat itu.
Ketiga, pendayagunaan warga dengan disabilitas antara usia 15 hingga 65 tahun. Keempat, peningkatan anggaran kesehatan publik dari PDB menjadi 5% hingga 2030.
Kelima, wajib belajar di tingkat sekolah dasar sebelum 2020 dan tingkat menengah sebelum 2030. Terakhir, permudah akses terhadap layanan energi modern sebelum 2030.
Menurut Katinka, dampak langsung dari kebijakan-kebijakan yang bersifat inklusif tersebut adalah adanya kestabilan ekonomi dalam jangka panjang.
Mantan Gubernur Bank Indonesia Adrianus Mooy berpendapat bahwa kebijakan kuantitas bagi negara besar seperti Indonesia masih sangat diperlukan. “Buktinya, berkat kebijakan kuantitas, negara-negara Asia Pasifik berhasil mengatasi krisis lebih cepat dibanding di Eropa maupun Amerika Serikat,” ujarnya.
Namun, Adrianus mengingatkan bahwa pertumbuhan yang dicapai Indonesia di masa krisis global perlu diwaspadai karena jangan-jangan hal itu hanyalah sebuah keberuntungan. Menurutnya, perekonomian Indonesia relatif stabil di masa krisis karena pertumbuhan banyak datang dari sektor primer dan jasa. (Foto:twitter)
