BISNIS.COM, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus mengaudit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta perusahaan percetakan terkait keterlambatan distribusi soal ujian negara 2013 ke 11 provinsi.
Menurut International Corruption Watch (ICW), hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab keterlambatan, mungkinkah karena kelalaian atau kesengajaan yang berindikasi korupsi ?
Keterlambatan distribusi soal UN tahun ini bukan pada teknis distribusi. Tidak ada faktor krusial seperti cuaca dan lainnya yang dapat menghambat penyaluran soal tersebut. Oleh karena itu, keterlambatan distribusi kali ini diduga kuat karena terlambatnya pencetakan soal ujian oleh perusahaan-perusahaan percetakan.
Siaran pers yang diterima Bisnis, Minggu (14/4/2013), menyebut berdasarkan informasi yang diperoleh ICW, terdapat tujuh perusahaan percetakan UN 2013 antara lain PT BDP, PT PB, PT GIP, PT JTP, PT KWU, dan PT TMG. Total anggaran percetakan dan distribusi soal UN 2013 sebesar Rp94,9 miliar.
Audit dapat dimulai dari aspek kewajaran visitasi perusahaan pemenang lelang. Pertanyaannya, apakah panitia lelang Kemdikbud telah melakukan prosedur visitasi dan memutuskan pemenang dengan benar? Hal ini dapat dilihat melalui kemampuan dan kapasitas cetak perusahaan percetakan tersebut.
Jika ternyata perusahaan percetakan itu tidak memiliki kemampuan dan kapasitas percetakan sebagaimana yang disyaratkan, perlu diselidiki alasan perusahaan tersebut lolos. Apakah ada titipan atau suap dalam penetapan pemenangan lelang ?
Selain perusahaan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013, pejabat Kemendikbud terkait UN juga perlu diperiksa. Apakah pejabat tersebut memiliki kontribusi terhadap penetapan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013? Apakah pejabat tersebut menerima imbalan atau jasa atas kontribusi nya tersebut ?
Jika hasil audit menemukan adanya indikasi korupsi, maka BPK RI harus melaporkan ke penegak hukum. Para pelaku yang terlibat harus diusut sampai tuntas. Bila penyebab keterlambatan adalah kelalaian, pihak yang bertanggung jawab, yakni pejabat Kemendikbud dan perusahaan percetakan, harus diberi sanksi. Pejabat Kemendikbud diberi sanksi sesuai dengan porsi kesalahannya. Perusahaan percetakan harus masuk kategori hitam yang tidak boleh ikut tender pengadaan barang dan jasa di Kemdikbud.
