BISNIS.COM, JAKARTA—DPR mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membenahi fungsi pengawasan terhadap ujian nasional agar tidak hanya fokus pada masalah ujian yang bocor.
Menurut Anggota Komisi X DPR Herlini Amran, pelaksanaan ujian negara (UN) bukan hanya penegasan standar kelulusan, melainkan juga menjadi barometer kejujuran peserta didik.
“Untuk itu, seluruh sistem UN harus terus di benahi,” katanya hari ini, Selasa (9/4/2013).
Herlini menjelaskan pemerintah patut belajar dari kasus pengungkap kecurangan UN oleh siswa SD Abrar dan Alif.
Hal itu dikarenakan elemen pemicu kecurangan UN adalah para pengawas yang berkolaborsi dengan pengelola sekolah.
“Kasus seperti ini menjadi rahasia umum, UN hanya mewariskan praktik ketidakjujuran demi memenuhi ambisi pihak sekolah dan birokrat pendidikan di daerah,” tuturnya.
Apabila pengawas bekerja sesuai dengan prosedur operasi standar UN, lanjutnya, maka tidak ada ruang bagi siswa untuk berlaku curang selama pelaksanaan ujian.
Herlini menuturkan tidak mungkin ada infiltrasi pihak sekolah untuk menginisiasi kecurangan jika pengawas ujian kredibel, karena sanksinya berat. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
