BISNIS.COM, JAKARTA -- DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan sejumlah permasalahan dalam rangka penyempurnaan kurikulum APBN 2012 dan 2013.
Apalagi, menurut Herlini Amran, Anggota Komisi X DPR, banyak pihak mempertanyakan hasil penelitian kurikulum dan juga sekolah rintisan kurikulum, serta model kurikulum yang selama ini ada.
“Namun, kenyataannya semua program yang berhubungan dengan kurikulum berjalan begitu saja tanpa terdokumetasi dengan baik sebagai landasan penyusunan kurikulum baru 2013,” katanya, Rabu (3/4/2013).
Bahkan, Herlini menilai ganjil jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nur menyatakan ada atau tidak kurikulum baru, proyek pengadaan buku dan pelatihan guru tetap jalan terus.
“Jika benar itu program rutin kementerian yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, mestinya Desember 2012 punya laporan realiasi program dan evaluasi kurikulum sebelumnya,” tuturnya.
Mengenai rencana pengadaan buku sekitar 72,8 juta eksemplar dengan nilai Rp1,2 triliun yang diklaim setiap tahun dilakukan dengan atau tanpa ada kurikulum baru, dia menegaskan tidak transparan.
Herlini menegaskan jika memang itu anggaran melekat Kemdikbud tentu ada gambaran sebelumnya, realisasi dari pengadaan buku.
“Namun pada kenyatannya yang diketahui publik hanya program buku elektronik sejak lima tahun terakhir, bukan buku siswa maupun buku babon dengan anggaran fantastis,” ungkapnya.
