BISNIS.COM, JAKARTA—Indonesia meminta standar yang lebih jelas dalam penetapan status penegakkan HAM sebuah negara dalam Perjanjian Perdagangan Senjata Internasional.
Permintaan tersebut adalah salah satu alasan Indonesia abstain dalam pemungutan suara tentang Perjanjian Perdagangan Senjata yang disetujui oleh mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB kemarin malam.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan Indonesia keberatan dengan isi perjanjian yang memberikan kekuasaan pada negara eksportir senjata untuk memberikan penilaian rekam jejak HAM secara unilateral.
Kekuasaan tersebut bisa digunakan oleh pemerintah negara eksportir senjata untuk melarang ekspor senjata ke suatu negara tanpa mekanisme yang obyektif.
“Permasalahannya dalam draft saat ini ditetapkan kondisi kondisionalitas, negara eksportir bisa secara unilateral menyatakan negara ini tidak mematuhi HAM,” kata Marty di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini, Rabu (3/4/2013).
Menlu mengharapkan dibentuk sebuah kelompok netral yang terdiri dari para ahli untuk memberikan penilaian atas rekam jejak sebuah negara terkait penegakkan HAM, terorisme dan kejahatan perang.
“Indonesia menambahkan pandangan bahwa seyogyanya ada kelompok netral, eminent person yang memah ahli di bidang ini untuk bisa berikan assesment,” kata Menlu.
Perjanjian Perdagangan Senjata telah disetujui oleh 154 dari 193 anggota PBB dan merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur persyaratan perdagangan senjata antar negara yang diperkirakan bernilai sekitar US$70 miliar.
Tujuan perjanjian adalah mencegah aktivitas jual beli senjata yang bisa dimanfaatkan untuk kejahatan perang, terorisme atau pelanggaran hak asasi manusia.
Indonesia adalah salah satu dari 23 negara yang memutuskan abstain. Adapun 3 negara yang menolak perjanjian itu adalah Korea Utara, Syiria dan Iran.
