Kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan, memang sangat disayangkan. Masyarakat mudah tersulut emosinya untuk melakukan pembakaran terhadap fasilitas publika alasan tidak menang pemilu. Transisi demokrasi yang dilewati dengan cara seperti merubah pandangan masyarakat tentang reformasi yang diusungkan setelah Orde Baru.
Bahkan karena kejadian ini muncul kekhawatiran akan berlangsungnya demokrasi di Indonesia. Adapula pendapat pesimis yang menyatakan sebaiknya kembali kepada Orde Baru.
Pandangan internasional menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang terbaik tetapi secara internal Indonesia masih sangat rentan dengan praktek-praktek penghancuran sendi-sendi kehidupan berbangsa akibat dari keberlangsung demokrasi itu sendiri.
Hal ini sebenarnya bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk memulai demokrasi yang seharusnya santun dan berlandaskan Pancasila. Tidak klasik jika kita berpandangan bahwa Pancasila menjadi dasar demokrasi yang seharusnya mendominasi.
Beketuhanan yang Maha Esa dan takut untuk berbuat dosa.
Berkemanusiaan yang adil dan beradab serta menghormati orang lain berikut dengan hak dan kewajibannya.
Persatuan Indonesia dan berbeda pendapat tetapi tetap satu jua. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memilih wakil dan meyakini suara rakyat ada di wakil dan bertanggungjawab atas amanat rakyat.
Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menerima kalah-menang dalam pilkada.
Rakyat Palopo yang tersulut perlu dibukakan mata dan telinganya bahwa KPU juga secara independen menetapkan hasil pilkada yang telah diikuti, sehingga ketika tidak punya dasar buat merespon dengan melakukan pembakaran fasilitas publik.
Rakyat Palopo yang melakukan aksi pembakaran mungkin tidak menonton televisi atau membaca koran atau tidak mengetahui bahwa Indonesia punya Mahkamah Konstitusi. Seperti yang dilakukan calon Jabar Rieke-Teten, sekalipun gugatan mereka ditolak MK, tetapi jalur yang mereka ambil tidak merusak demokrasi yang berlangsung di Jawa Barat.
Tetapi calon yang kalah dalam pilkada Palopo tidak melakukan hal yang sama, setidaknya berusaha menahan pendukung untuk melakukan aksi yang lebih bermoral.
Sangat disayangkan, kerusakan yag ditimbulkan dari aksi bakar-membakar di Palopo menimbulkan banyak kerugian. Kerugian dari hasil uang rakyat sendiri. Seandainya itu berasal dari uang pribadi, maka kerugian hanya akan dialami satu orang atau satu kelompok tetapi karena ini fasilitas umum maka kerugian adalah milik bersama.
Siapa yang bertanggungjawab? Banyak pendapat yang menyalahkan pemerintah. Tetapi apakah benar-benar pemerintah kalau pelaku dan pelaksananya adalah rakyat. Tidak baik memang kalau terus mencari siapa yang salah tetapi sudah selayaknya peristiwa ini menjadi pembelajaran transisi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.
DIRGA SURYAPRANATA
Menteng, Jakarta Pusat
[email protected]
