BISNIS.COM, JAKARTA: Indonesia berada dalam kondisi darurat demokrasi menyusul menguatnya sistem demokrasi plutokrasi dan dinastitokrasi baik di lembaga pemerintahan maupun internal partai politik.
Demikian dikemukakan oleh pengamat politik Hanta Yudha dalam disksui bertema Dinasti Politik dan Politik Dinasti yang diselengggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hari ini, Senin (1/4/2013).
Selain Hanta, turut menjadi nara sumber pada dikusi itu Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid dan Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani.
Menurut Hanta, munculnya sistem plutokrasi yang mengandalkan modal untuk memenangkan sebuah kekuasaan politik dan dinastitokrasi yang mengandalkan keluarga, menjadi tantangan terbesar setelah reformasi berjalan lebih dari 14 tahun. Menurutnya, kedua corak demokrasi tersebut telah mencederai demokratisasi sebagaimana yang dicita-citakan setelah lengsernya pemerintahan Soeharto pada 1998.
“Kita sudah berada di era darurat demokrasi. Demokratisasi yang seharusnya berjalan telah bergeser jadi plutokrasi dan dinastitokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, hampir semua parpol yang ada saat ini mengarah ke dua titik tersebut, termasuk Partai Demokrat yang baru saja melakukan Kongres Luar (KLB) biasa di Bali. Kongres itu menetapkan SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Edhie Baskoro Yudhoyono, yang tidak lain putranya sendiri, menjabat sebagai Sekjen.
Hanta menilai munculnya plutokrasi dan dinastitokrasi tidak terlepas dari sistem perekrutan kader di tingkat parpol. Menurutnya, sistem perekrutan kader di parpol harus dibereskan sehingga muncul tokoh-tokoh parpol yang berkualitas.
“Munculnya plutokrasi dan dinastitokrasi merupakan potret kegagalan dari parpol dalam menarik suara konstituen,” ujarnya. Selain itu, struktur partai yang sentralistik dan mengandalkan figur telah membuat demokrasi kian jauh dari tujuan yang sebenarnya untuk mensejahterakan rakyat.
