Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Solusi Tekan Golput

Pilkada beberapa daerah telah berlangsung. Hasilnya menunjukkan bahwa angka Golput semakin meningkat. Di Sumatra Utara, angka golput mencapai 63,38% dari total DPT. Jawa Barat juga hampir menyamai, sekitar 60% dari pemilih yang terdaftar di KPU. Sedangkan,

Pilkada beberapa daerah telah berlangsung. Hasilnya menunjukkan bahwa angka Golput semakin meningkat. Di Sumatra Utara, angka golput mencapai 63,38% dari total DPT. Jawa Barat juga hampir menyamai, sekitar 60% dari pemilih yang terdaftar di KPU. Sedangkan, jauh sebelum dua pilkada terakhir, Jakarta memiliki angka golput sebesar 37%.

Tingginya angka Golput tidak sebanding dengan ongkos politik yang dikeluarkan masing-masing pasangan calon dan KPU sendiri. Padahal, sepanjang masih ada celah, para pasangan calon cenderung memanfaatkan waktu untuk mendahului untuk kampanye dengan dalih sosialisasi.

Mesin politik yang seharusnya mampu memanaskan para pasangan calon juga seperti tidak berfungsi. Sejumlah partai politik yang mengusung pasangan calon tidak menjamin akan merenguh banyak suara.

Sangat disayangkan, Indonesia yang merupakan negara demokrasi, negara yang berhasil menggulingkan Orde Baru untuk sebuah kebebasan di era reformasi saat ini malah mengalami transisi yang justru seperti kehilangan arah. Tidak memilih, dan hanya sekedar menerima money politic-nya saja.

Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan manuver pengembalian kepercayaan rakyat. Karena dalam dua pilkada terakhir, petahana terpilih kembali. Terpilih berarti diberi kesempatan mengevaluasi diri. Sedangkan, golput yang terjadi dikarenakan track record para pasangan calon lainnya tidak menunjukkan realisasi perjuangan kepentingan rakyat yang berarti.

Jelas rakyat butuh bukti, dari pada mengira-ngira para pasangan calon, lebih baik memilih yang lama, atau tidak memilih sama sekali. Nyatanya pilihan atas pilihan ini memilih tidak memilih siapapun alias golput.

Angka golput menjadi cermin bagi banyak pihak. Tidak hanya partai politik tetapi KPU yang punya tanggungjawab mendorong masyarakat untuk berpolitik. Para pendidik juga perlu berbenah karena edukasi politik justru bersumber dari mereka, setidaknya menghindari kegagalan transfer ilmu tentang arti penting politik bagi keberlangsungan sebuah negara.


NARILA PUTRI
Petamburan, Jakarta Pusat
[email protected]


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lahyanto Nadie
Editor : Others
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper