Ada 10 Titik Konflik Agraria di Sumatra Utara

JAKARTA: Komite Revolusi Agraria mengidentifikasi sedikitnya sepuluh wilayah di Sumatra Utara yang menjadi titik konflik agraria dengan BUMN maupun perusahaan swasta dan melibatkan kekerasan terhadap para petani.

Koordinator Lapangan Komite Revolusi Agraria Tao Mindoana Simamora mengatakan kehidupan kaum tani hari ini diperparah dengan tidak mampunya pemerintah menyelesaikan konflik-konflik agraria yang berujung pada terjadinya konflik horizontal. Sengketa itu adalah antara petani dengan perkebunan, petani dengan preman, maupun petani dengan TNI-Polri.

"Seperti yang terjadi di banyak tempat di Sumatra Utara," kata Mindoana dalam situs Kontras, Sabtu (o2/3/2013). "[Selain itu] kaum tani  selalu dihadapkan pada birokrasi-birokrasi yang tidak berpihak ketika mengadukan persoalannya kepada instansi terkait."

Komite tersebut mengidentifikasi sedikitnya sepuluh wilayah di provinsi tersebut yang berkonflik dengan BUMN maupun pihak swasta. Ini terdiri dari Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Binjai, dan Kabupaten Langkat.  

Sedangkan perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam konflik itu adalah PTPN II, PTPN III, PTPN IV, PT Asam Jawa, PT London Sumatera, PT Bakrie Sumatera Plantation, TNI-AD, PT Bridgestone, PT Tolan Tiga Sipef, PT Agung Cemara Realty, PT NPK Bahilang dengan jumlah luas konflik secara keseluruhan adalah seluas 7.499,33  hektar.

"Kami menuntur segera lepaskan aset eks HGU PTPN II, PTPN III, PTPN IV yang sudah keluar dan usut tuntas intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap petani," kata Mindoana.