EKONOMI PERBATASAN: Kaltim gandeng TNI bangun 3 landasan pacu

BALIKPAPAN: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membangun perpanjangan landasan pacu tiga bandara di perbatasan, yakni Bandara Long Bawan, Long Apung dan Datah Dawai, melalui anggaran dana tahun jamak hingga 2013.Rencananya, landasan pacu ketiga bandara tersebut akan diperpanjang hingga 1.800 meter agar bisa didarati oleh pesawat jenis Hercules dan ATR. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan kerja sama dengan TNI diperlukan karena TNI memiliki kemampuan untuk membangun daerah terpencil agar bisa terjangkau oleh daerah sekitarnya.Dia menambahkan TNI akan bekerja sama dengan Malaysia untuk menyuplai material yang diperlukan dalam proses pembangunan tersebut. Harga yang lebih murah di negeri Jiran menjadi alasan kerja sama itu dilakukan.“Kalau disuplai dari Indonesia harga semen bisa mencapai Rp1,3 juta per sak. Sedangkan dari Malaysia Cuma Rp300.000 per sak,” ujarnya, hari ini.Pembangunan bandara di perbatasan tersebut untuk memperlancar arus distribusi barang serta manusia menuju tiga daerah itu. Lancarnya mobilisasi tersebut akan menekan harga barang di perbatasan serta mengurangi keterisoliran dari dunia luar. Nantinya, TNI akan mengelola ketiga bandara tersebut setelah selesai dibangun.Untuk Bandara Long Bawan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 120 miliar. Sedangkan untuk Bandara Long Apung dan Bandara Datah Dawai masing-masing mendapatkan Rp130 miliar dan Rp150 miliar.Penambahan landasan pacu pada Bandara Long Bawan telah mencapai panjang 1.100 meter dengan lebar mencapai 30 meter. Sedangkan dua bandara lainnya penambahan panjang landasan pacunya masih sekitar 900 kilometer dengan lebar sudah mencapai 30 meter.Selain itu, Awang menegaskan apabila bandara mampu didarati oleh Hercules akan mempermudah mobilisasi barang ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. “Seperti bencana dan masalah pengiriman pasukan ketika terjadi masalah. Ini akan meningkatkan kedaulatan negara,” tukasnya.Anggota Komisi V DPR RI Hetiah Sjaifudian mendukung penuh kerja sama yang dilakukan Kaltim guna meningkatkan akses menuju perbatasan.“Namun, tetap perlu asistensi dari pemerintah pusat untuk mendampingi prosesnya karena ini menyangkut keselamatan dan keamanannya,” katanya.Hetifah mengatakan asistensi dengan pemerintah pusat bisa dijadikan jaminan bagi standar kualitas bandara yang akan dibangun. Dia mengakui peran TNI sangat diperlukan karena belum ada investor yang tertarik untuk mengembangkan bandara di wilayah perbatasan. (faa)