BALIKPAPAN: Pemerintah Kota Balikpapan mendesak pengembang pembangunan rumah murah, PT.Cipta Griya Sarana Asri (CGSA), untuk segera menyelesaikan proses administrasi yang hingga kini belum kunjung selesai.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Balikpapan Heri Misnoto mengatakan molornya realisasi pembangunan rumah murah ini bukan merupakan wewenang Pemkot sebab pihaknya hanya bertindak sebagai fasilitator.
“Kami hanya diminta untuk mempermudah dalam mengurus perizinan pembangunan rumah tersebut,” ujarnya hari ini.
Dia menuturkan kelengkapan administrasi merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pengembang untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Heri menyebutkan kelengkapan administrasi yang belum dilengkapi oleh PT CGSA adalah alas hak rumah dan penetapan lokasi tanah yang dijadikan sebagai tempat pembangunan rumah murah.
Kejelasan atas hak merupakan syarat mutlak yang harus diberikan oleh pengembang karena hal ini menjadi dasar hukum bagi kepemilikan rumah dan tanah. Sementara itu, penetapan lokasi tanah akan menentukan alokasi anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Heri meminta lokasi pembangunan rumah murah di atas lahan seluas 16 hektar tersebut bisa terkumpul menjadi satu untuk menekan anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan titik lokasi agar kucuran anggaran yang dikeluarkan bisa tepat sasaran.
“Biarpun luasnya sama tetapi kalau lokasinya terpencar maka bisaya pun berbeda dengan lokasi yang saling berdekatan,” tukasnya.
Dia menegaskan Pemkot Balikpapan mendukung realisasi pembangunan rumah murah yang dipatok dengan harga Rp26 juta serta diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Heri menuturkan pihaknya sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti pembebasan biaya pengurusan izin serta pajak atas rumah tersebut.
Sanggupi administrasi
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT CGSA Karel Soekma Jaya mengatakan pihaknya akan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pemkot Balikpapan pada Selasa (21/2). “Kami sudah melengkapi semua persyaratan tetapi hanya yang untuk 40 rumah contoh itu,” ujarnya.
Sementara untuk kelengkapan administrasi keseluruhan unit, pihaknya masih menunggu hasil konsultasi dengan Kemenpera yang dijanjikan akan selesai Maret mendatang. Hal ini sesuai dengan keputusan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kota Balikpapan yang digelar pada pekan lalu.
Konsultasi dengan Kemenpera tersebut akan memberikan kepastian mengenai bantuan pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) pada rumah murah tersebut. Karel mengatakan PSU itu juga akan menentukan harga jual rumah murah tersebut.
“Kalau kami yang harus menanggung biaya PSU nya maka harganya tidak bisa Rp26 juta,” ujarnya.
Karel juga menegaskan bahwa alas hak akan disesuaikan dengan luas lahan yang ada sehingga masing-masing pembeli memiliki hak milik atas tanah dan rumah tersebut. Dia menjamin hal itu akan disertakan sebagai syarat kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh PT CGSA.
Namun, dia menuturkan keinginan Pemkot Balikpapan untuk mengumpulkan lokasi rumah murah menjadi satu lokasi tidak bisa dilakukan karena pihaknya menghindari potensi batu bara yang ada di bawah lahan tersebut. Pihaknya tidak berani mengambil resiko untuk membangun di atas lahan tersebut karena pertambangan dilarang di Balikpapan.
Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk memenuhi syarat mendapatkan PSU dari Kemenpera yang harus menyediakan lahan sekurang-kurangnya 6 hektar atau minimal 300 unit rumah terbangun. Posisi lahan yang ada menjadikan pihaknya harus melakukan pemisahan lokasi seperti yang ada dalam site plan. (sut)
