BALIKPAPAN: Pertamina Unit Regional VI menilai antrian bahan bakar minyak (BBM) akan terus terjadi di sejumlah SPBU yang ada di Kalimantan apabila kebijakan pengaturan pemberian bahan bakar bersubsidi sama seperti tahun sebelumnya.
Asisten Manager Eksternal Relation Pertamina Region VI Kalimantan Bambang Irianto mengatakan kuota BBM yang diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan oleh Pertamina selalu berada di bawah angka realisasi tahun sebelumnya.
“Jadi, akan selalu ada yang namanya antrian kalau mekanismenya tetap seperti itu,” ujarnya hari ini.
Kendati demikian, Bambang mengatakan piaknya belum mendapatkan rincian kuota BBM dari pemerintah. Biasanya, penetapan jatah kuota tersebut keluar pada Maret atau April mendatang. Saat ini, pihaknya tetap menyalurkan BBM bersubsidi sesuai dengan data acuan pada tahun lalu.
Pemberian kuota BBM bersubsidi, jelas Bambang, memang juga mempertimbangkan data realisasi yang diberikan oleh Pertamina pada akhir tahun. Hanya saja, keputusan untuk memberikan besaran kuota itu ditentukan bersama antara pemerintah dan DPR yang juga mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan negara.
Dia berpendapat kemungkinan adanya opsi pembatasan penggunaan BBM oleh kendaraan pribadi untuk mengurangi konsumsi diyakini juga masih belum bisa berjalan dengan baik. Pertamina selaku petugas operasional di lapangan akan kesulitan mengawasi kepastian penggunaan bahan bakar minyak tersebut.
“Bisa jadi akan tambah marak pedagang eceran BBM yang menggunakan kendaraan yang diperbolehkan mengisi Premium di SPBU,” ujarnya.
Kondisi yang ada saat ini, dengan selisih harga yang cukup besar antara Premium dan Pertamax memicu tumbuhnya pedagang eceran yang mematok harga diatas harga normal. Hal ini menunjukkan pemberiansubsidi tidak tepat sasaran karena ada pihak yang diuntungkan.
Sementara itu, kebijakan untuk mengurangi subsidi yang akan berakibat pada kenaikan harga BBM tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Bambang menuturkan pertumbuhan kendaraan yang juga semakin besar menjadikan kebutuhan BBM akan semakin besar. Masyarakat akan mengatur pos pengeluaran yang bisa dialihkan untuk membeli BBM.
“Masih tetap kurang kebutuhannya karena kuotanya saja kurang,” ujarnya.
Sementara itu konversi penggunaan bahan bakar gas juga masih belum siap untuk dijalankan. Beberapa SPBU masih belum menyiapkan diri untuk dapat melayani pembelian gas bagi kendaraan yang sudah menggunakan converter kit. Selain itu, keberlangsungan pasokan gas juga masih belum terjamin sehingga masih perlu waktu untuk dapat merealisasikannya.
Pihak SPBU yang menjadi rekanan Pertamina dalam memasarkan BBM belum berani mengeluarkan investasi apabila belum ada kepastian resmi dari pemerintah. Namun, pihaknya akan siap untuk memasarkan berapapun kuota yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (sut)
