JAKARTA: Kaum buruh yang sejak Jumat pagi melakukan unjuk rasa, sampai di jalan tol Cikarang, Jawa Barat, dan mengakibatkan lalu lintas macet total berjam-jam, berjanji tak akan mengulang lagi aksi tersebut.
Serikat pekerja setuju menjadikan aksi demonstrasi besar-besaran hari ini sebagai peristiwa mogok kerja massal pertama dan terakhir. Hal ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga daya saing dan produktivitas industri di Tanah Air.
"Tadi semangatnya bagus sekali untuk tidak lagi mengulang demonstrasi untuk menjaga situasi yang kondusif. Kita jaga bersama supaya ini jadi yang terakhir," tutur Menko bidang Perekonomian Hatta Rajasa.
Hal itu termasuk dalam poin hasil pertemuan pemerintah, serikat pekerja Kabupaten Bekasi dan Asosiasi Pengusaha Indonesia.
Terkait tuntutan upah, Hatta Rajasa mengungkapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi, telah disepakati kenaikan UMK Kabupaten Bekasi untuk tiga layer pekerja. Upah sebesar Rp1.491.000 untuk kelompok I, Rp1.715.000 untuk kelompok II, dan Rp1.849.000 untuk pekerja kelompok III.
Namun, bagi pengusaha yang terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut diberikan keleluasaan untuk mengajukan penangguhan sesuai dengan mengajukan penangguhan kepada Bupati Bekasi untuk kemudian disetujui Gubernur Jawa Barat.
Selain itu, Hatta juga menegaskan perlunya meningkatkan kapasitas dan kualitas dari sisi pekerja seiring dangan kenaikkan upah buruh. Pasalnya, persaingan industri yang semakin ketat di tengah kondisi ekonomi global yang melambat menuntut pekerja yang handal dan berdaya saing.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Rachmat Gobel mengungkapkan perusahaan harus mengupayakan produktifitas dan efisiensi, karena kenaikan upah pekerja akan memberikan dampak pada cost produksi.
"Itu (kenaikan upah buruh) harus disertai dengan produktifitas dan efisiensi. Nah, tanggung jawab serikat pekerja juga untuk memperjuangkan itu," ujarnya.
Menurut Rachmat, kenaikan upah harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan, karena biaya karyawan merupakan cost yang besar bagi sebuah industri. Rahmat juga menyoroti perlemahan ekonomi global sebagai tantangan eksternal yang harus dihadapi pengusaha, kisruh internal terkait upah buruh ini dinilai berpotensi memperkeruh iklim usaha.
"Serikat pekerja juga harus memberikan berapa nilai tambah produktivitas yang bisa diberikan, sehingga dengan ini bisa mengatasi masalah cost yang muncul," tutur Rachmat.
Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Apindo Hariyadi Sukamdani menuturkan penetapan UMK baru ini akan ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Jawa Barat yang kemungkinan akan diterbitkan pada Senin atau Selasa mendatang. Namun, Hariyadi menilai aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah merupakan sinyal yang tidak baik bagi pengusaha.
"Posisi terakhir Apindo sebelumnya itu memang agak keras, karena pembahasan perundingannya menjadi sangat populis. Seharusnya bisa diakomodir rentang upahnya," tutur Hariyadi.
Menurutnya, kenaikan upah ini akan berpengaruh pada industri baik yang padat modal maupun yang padat karya, dimana cost produksi akan semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di sektor usaha yang padat karya, seperti industri garmen dan sepatu. (lt)
