Pemkot Balikpapan negosiasikan pembangunan rusunami

BALIKPAPAN: Pemerintah Kota Balikpapan akan bernegosiasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat mengenai lokasi pembangunan proyek rusunami yang sempat terkendala agar bisa direalisasikan pembangunannya.Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan Suryanto mengatakan kendala yang dihadapi Pemkot Balikpapan adalah sinkronisasi waktu penyelesaian masalah teknis dan pembebasan lahan lokasi proyek.“Rencana kami melebihi 2 bulan dari target Kemenpera sehingga harus ada negosiasi lagi,” ujarnya hari ini.Suryanto mengatakan kemungkinan pihaknya akan mencari lokasi lain agar pembangunan rusunami tersebut bisa teralisasi di Balikpapan. Dia mengatakan dengan kebutuhan perumahan yang semakin tinggi dan jumlah tanah yang terbatas, pembangunan vertikal menjadi solusi pembangunan yang tidak bisa dielakan lagi.Sesuai dengan informasi dari Kemenpera, jelas Suryanto, pihaknya akan mendapatkan 2 menara rusun setinggi 8 lantai. Pihaknya diminta untuk menyiapkan kajian teknis seperti studi kelayakan, kajian teknis dan pembebasan lahan agar proses pembangunan yang dilakukan oleh Kemenpera bisa berjalan dengan baik.Selain itu, kajian teknis juga akan menjadi dasar bagi Kemenpera untuk menggelontorkan dana yang akan digunakan dalam proses pembangunan rusunami tersebut.Suryanto juga mengharapkan agar ada pembangunan rusunami pada pembangunan kembali perkampungan nelayan yang terbakar akhir Desember lalu. Pembangunan rusunami akan membuat pengendalian rumah dan pembangunan serta penataan kawasan menjadi lebih mudah karena memerlukan lahan yang tidak besar.Meskipun sudah memiliki konsep untuk membangun rusunami tersebut, Suryanto mengakui berat untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini karena budaya masyarakat sudah mengakar untuk tinggal di dalam rumah tapak.“Perlu ada kajian tersendiri agar rencana ini bisa berhasil,” ujarnya.Otonomi penuhSuryanto menjelaskan sebaiknya pembangunan rusunami itu dilakukan oleh pemerintah daerah secara penuh mulai dari kajian teknis hingga pelaksanaan pembangunan proyek. “Akibatnya target dan rencana pembangunan bisa sinkron,” ujarnya.Suryanto mengungkapkan ada dana yang sudah disalurkan Kemenpera untuk pembangunan rusun harus kembali ke kas negara karena daerah tidak mampu menyerap dengan baik. Dia mengatakan nilainya lebih dari Rp700 miliar sehingga memiliki potensi besar untuk dikelola apabila pengelolaannya diberikan oleh pemerintah daerah.Selama ini, pemerintah pusat hanya melakukan eksekusi pembangunan rusun setelah proses pembebasan lahan dan kajian teknis pembangunan siap. Suryanto mengakui hal tersebut menjadikan kewenangan pemerintah daerah menjadi terbatas. (faa)