Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi masih meneliti berbagai dokumen yang disita dalam penggeledahan di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha mengatakan bahwa penyidik masih memfokuskan penyidikan pada empat tersangka yang telah ditahan dengan melengkapi berbagai barang bukti.
“Dari penggeledahan yang dilakukan pekan lalu, penyidik masih melakukan analisis terhadap sejumlah dokumen yang diambil dari dua lokasi tersebut,” katanya pada Senin (4/12/2017).
Terkait dengan pemeriksaan terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola, Priharsa mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan penyidik dan dia belum mengetahui perihal rencana tersebut.
Selain penggeledahan yang dilakukan pekan lalu, KPK juga menerima pengembalian yang dari salah satu pihak yang terkait dengan kasus penyuapan tersebut. Uang pengembalian itu mencapai ratusan juta dan telah diamankan oleh KPK.
KPK menyatakan pengembalian uang ini tentu saja membantu penyidik dalam menangani perkara yang untuk sementara diduga melibatkan empat orang tersangka ini. Pengembalian uamg itu, tuturnya, bisa menjadi faktor yang meringankan dalam proses hukum yang bakal ditempuh oleh pihak-pihak tersebut.
Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyuapan terkait dengan pengesahan RAPBD 2018 Provinsi Jambi.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan keempat tersangka tersebut yakni Supriyono, anggota DPRD Provinsi Jambi sekaligus anggota Badan Anggaran; Saipudin, Asisten III Sekretaris Daerah Jambi; Arfan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jambi; serta Erwan Malik, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
Supriyono sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) No. 31/1999 sebagai mana diperbaharui dalam UU No.20/2001 sementara tiga tersangka lainnya yang bertindak sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU yang sama juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.
“Dalam OTT ini KPK mengamankan total uang sebesar Rp4,7 miliar yang diduga bersumber dari para pengusaha rekanan pemerintah daerah,” ujarnya.
Dia menjelaskan uang suap yang diberikan tersebut bertujuan agar para anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD 2018. Pasalnya, sempat beredar kabar bahwa sebagian anggota berencana untuk tidak menghadiri rapat tersebut karena ketiadaan uang pelicin yang diberikan oleh pemerintah daerah.
“Untuk memuluskan pengesahan tersebut, terjadi kesepakatan antara anggota DPRD dan pihak eksekutif tentang penyerahan uang yang sering diistilahkan sebagai uang ketok dengan kode undangan,” tambahnya.
Pada Selasa (29/11/2017), menurutnya telah terjadi tiga kali penyerahan yakni sebesar Rp700 juta dan Rp600 juta pada pagi hari serta Rp400 juta pada siang hari yang diserahkan oleh Saipudin kepada Supriyono, sebelum ditangkap oleh tim KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
