Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan meminta agar isu komunisme tidak digunakan sebagai komoditas politik jelang Pilpres 2019.
"Artinya kita harus tetap mewaspadai komunisme, tetapi jangan dipolitisir," ujar Syarief kepada wartawan, Senin (18/9/2017).
Menanggapi acara diskusi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta yang diduga beraroma komunis atau yang terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Syarif berpendapat agar setiap kegiatan yang sensitif harus melaporkan ke aparat penegak hukum.
"Yang menyangkut masalah-masalah pertemuan, saya pikir kepolisian memang pada posisi untuk menjaga ketertiban. Untuk itu, tanpa melanggar asas demokrasi memang perlu ada sistem check and balance,” ujarnya.
Menurut Syarief, kalau ada masyarakat yang membuat acara, harus melaporkan dan kalau polisi mengangap itu berbahaya, tentunya polisi memiliki hak untuk melakukan pembubaran, tetapi bukan represif.
Syarief setuju ideologi Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh diganggu gugat. Apalagi, ada semacam gerakan ingin mengembalikan ideologi komunis di Indonesia, itu harus ditentang.
Baca Juga
Ratusan massa hingga Senin dini hari (18/9/2017) mengepung Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Mereka menduga ada kegiatan berunsur komunis atau yang terlibat dengan PKI di kantor yang terletak di bilangan Menteng, Jakarta Pusat itu.
Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengakui pihaknya menyelenggarakan acara diskusi dan pagelaran seni sejak kemarin sore. Namun, dia membantah acara tersebut memfasilitasi paham komunis atau PKI yang dituduhkan masyarakat di depan kantor YLBHI.
