Bisnis.com, LONDON— Pemerintah Inggris diharapkan mempertahankan akses bebas kepada pekerja terampil dan kurang terampil dari negara Uni Eropa dalam proses Brexit, jika tidak ingin merusak bisnis domestik.
Hal tersebut diungkapkan oleh dua lembaga think-thank asal Inggris yakni National Institute of Economic and Social Research dan Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) dalam laporannya yang dirilis pada Senin (19/6/2017).
Pasalnya, jika pemerintah Inggris tetap bersikeras untuk melakukan pembatasan kepada imigran yang masuk ke dalam negeri, produktifitas perusahaan-perusahaan domestik akan tergerus karena kekurangan tenaga kerja terampil.
Peringatan tersebut didasarkan pada sikap Perdana Menteri Inggris Theresa May yang masih bersikeras menjadikan aturan pembatasan imigran dan kontrol perbatasan sebagai bentuk kedaulatan negaranya pascaberpisah dengan Uni Eropa.
"Jika Pemerintah tidak menyediakan sistem imigrasi yang user-friendly, fleksibel dan terjangkau bagi warga negara Uni Eropa, sebagian besar pengusaha akan pindah atau memfokuskan bisnisnya di luar Inggris," kata Gerwyn Davies, penasihat pasar tenaga kerja CIPD, seperti dikutip dari Reuters (19/6/2017).
Laporan tersebut menemukan bahwa seperempat perusahaan dan lembaga non-profit akan terkena dampak negatif oleh pembatasan imigran dari Uni Eropa.
Selain itu laporan tersebut juga mengungkapkan satu dari lima pebisnis yang disurvei mengatakan bahwa mereka akan menargetkan pertumbuhan bisnisnya di masa depan di luar Inggris. Mereka juga memiliki rencana untuk memindahkan bisnisnya dari negara tersebut.
Davis menambahkan, tak hanya pasar pekerja terampil dari Uni Eropa saja yang akan tergerus, pasar pekerja kurang terampil juga akan ikut terdampak negatif.
Pasalnya, laporan tersebut juga menemukan bukti bahwa banyak pabrik-pabrik di Negeri Ratu Elizabeth membutuhkan tenaga kerja kurang terampil untuk mengisi sejumlah pos pekerjaan.
Setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa, eksportir Inggris harus mengalami perdagangan "yang terasa sedekat mungkin dengan yang dirasakannya sekarang", kata menteri keuangan Philip Hammond pada hari Minggu.
Terpisah, Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond berjanji untuk menciptakan hubungan perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa yang sedekat mungkin atau hampir serupa dengan ketika negaranya masih menjadi anggota blok tersebut.
“Agenda kami sangat jelas, bahwa sesegera mungkin kami akan membicarakan fase implementasi hubungan dagang yang baru. Supaya investor memiiki kejelasan dalam berbisnis dan tidak merasa terhalang oleh sejumlah aturan baru,” kata Hammond, Senin (19/6/2017).
Seperti diketahui, proses negosiasi resmi antara Inggris dan UE dijadwalkan akan dimulai pada hari ini, pukul 11.00 waktu setempat atau pukul 17.00 WIB. Dalam perundingan tersebut, Inggris akan diwakili oleh David Davis dan Uni Eropa oleh Michel Barnier.
