Kabar24.com, JAKARTA -- Partai berhaluan tengah di Prancis yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron diproyeksikan menang besar di pemilihan anggota parlemen putaran pertama.
Ketika pemungutan suara ditutup kemarin atau Senin (12/6/2017) dinihari, La Republique en Marche (LREM) yang pimpinan Macron diperkirakan merebut 400 kursi dari 577 kursi di Majelis Nasional.
Partai ini baru dibentuk sekitar satu tahun yang lalu dan banyak calonnya yang minim atau bahkan tak punya pengalaman politik sama sekali.
Putaran kedua pemungutan suara menurut rencana akan diselenggarakan hari Minggu depan sebagaimana dikutip BBC.com, Senin (12/6/2017).
Namun jumlah pemilih yang menggunakan suara termasuk rendah, sekitar 49%, yang dikatakan para analis sebagai akibat dari 'sikap menyerah' lawan-lawan politik Macron.
Wartawan BBC di Paris, Hugh Schofield, mengatakan semua isyarat memperlihatkan partai Macron menang besar dan satu-satunya perlawanan yang berarti datang dari kalangan Republik yang berhaluan kanan-tengah.
Macron perlu mayoritas
Sosialis, partai yang berkuasa sebelum nama dan gerakan Macron meroket, 'hancur-hancuran' sedangkan partai kanan jauh Front Nasional (FN) juga tak bisa membubukan hasil seperti yang diharapkan, kata Schofield.
Proyeksi jajak pendapat menunjukkan kalangan Republik meraih 20,9% suara, FN 13,1% dan Sosialis serta partai-partai kiri meraih 9%.
Setelah hasil proyeksi diumumkan, juru bicara pemerintah mengatakan bahwa pemilih menginginkan reformasi segera diterapkan di Prancis.
Wakil ketua FN, Florian Philippot, mengatakan partainya kecewa dengan hasil pemilu, antara lain disebabkan oleh 'rendahnya pemilih yang menggunakan hak suara'.
Dua partai arus utama, Republik dan Sosialis, untuk pertama kalinya sejak pasca Perang Dunia sama-sama gagal mengantarkan calon untuk memenangi pemilihan presiden.
Presiden Macron -yang pada usia 39 tahun terpilih sebagai presiden Prancis- memerlukan mayoritas di parlemen agar bisa menerapkan berbagai janji kampanye.
Sejauh ini kinerjanya dinilai cemerlang di mata masyarakat internasional, antara lain karena mengecam Presiden AS Donald Trump yang mundur dari kesepakatan iklim.
