Kabar24.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan, pemberantasan praktik korupsi di sektor peradilan dan swasta dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Bagi pelaku usaha hal itu akan memberikan kepastian hukum selama mereka berinvestasi.
KPK menganggap sinegeritas antara dua madzhab yakni pemberantasan dan pencegahan musti dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Kalau iklim usaha dan investasinya sehat, negara juga bakal diuntungkan,” ujar Komisioner KPK Saut Situmorang, Senin (18/7/2016).
Hanya saja, sampai saat ini masih ada ganjalan, KPK baru bisa menindak korupsi swasta jika ada pejabat atau penyelenggara negara yang terlibat.
Dia pun berharap kedepannya ada regulasi yang mampu menjamin keterlibatan KPK secara langsung untuk masuk ke ranah korupsi di sektor tersebut.
Lembaga antirasuah itu juga tengah melakukan kajian terhadap sejumlah kasus yang sudah mereka tangani. Mereka ingin melihat, alasan para pelaku usaha melakukan penyuapan. “Apakah karena butuh,greed, atau karena sistem yang selama ini diberlakukan kurang berfungsi secara sempurna,” imbuhnya.
Menurut dia sejumlah langkah pencegahan seperti ditulis diatas sudah sangat tepat. Namun demikian, KPK tetap realistis, mereka bergerak sesuai dengan UU KPK yakni melakukan koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. Karena itu, jika nanti masih ditemukan penyelenggara negara yang bermain di area pengawasan, pemeriksa, inspeksi, perizinan, dan keamanan harus dihukum lebih berat.
“Semua langkah harus dilakukan secara intens kalau Corruption Perception Indeks kita mau beranjak dari angka 36 menjadi 50,” jelas bekas staf ahli Badan Intelijen Nasional (BIN) itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
