Kabar24.com, JAKARTA-- Menanggapi rekaman percakapan terkait kasus dugaan pencatutan nama kepala negara untuk melobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyindir ada kecongkakan dari pihak-pihak yang mengklaim dapat menguasai keadaan negara.
Pada Rabu malam (2/12/2015), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutar rekaman percakapan tiga orang yang diduga Ketua DPR Setya Novanto, Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin, dan seorang pengusaha bernama Riza Chalid dalam sidang kasus dugaan pelanggaran etik Setya Novanto.
Menanggapi hal itu, JK menilai eksistensi lembaga wakil rakyat akan berkurang jika hal itu terbukti.
“Kalau kita lihat tragisme semalam, dengan congkaknya dikatakan semua dapat dikuasai. Saya bilang, Ketua MPR nanti yang selalu hadir tinggal MPR dan DPD, yang satu hilang,” katanya dalam pidato Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2015 di Komplek Gedung DPR RI, Kamis(3/12/2015).
SIMAK: Sering Marah Bikin Ahok Tambah Sehat
JK menggambarkan, tindak korupsi sebagai gejala gunung es, dan persidangan MKD yang terjadi malam tadi merupakan puncak gunung es. Semua pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif telah terserang virus korupsi. Hal itu terbukti dari terlibatnya berbagai elemen pejabat yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi, yakni meliputi gubernur, anggota DPR, maupun para hakim.
“Tidak ada negara di dunia seperti ini, sembilan menteri, 19 gubernur, 44 anggota DPR, ada dua gubernur Bank Indonesia, empat ketua umum parpol, masuk penjara,”sebutnya.
Untuk itu, semua pihak harus melakukan pemberantasan korupsi dengan serius, baik terhadap kasus Freeport maupun peristiwa lain. Lebih lanjut, upaya pemberantasan korupsi juga bisa dilakukan melalui peningkatan sistem akuntabilitas dan ketegasan dari semua pihak.
BACA JUGA:
PILKADA DEPOK: Demokrat Marah Besar Nama SBY Dicatut
Polisi Gerebek Pabrik Tahu Berformalin
PILKADA DEPOK: Demokrat, Tak Benar SBY Konser
