Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pilkada Serentak 2015: JK Berharap Tak Ada Calon "Boneka"

Pemerintah berharap Pilkada serentak tidak diwarnai oleh calon kepala daerah boneka yang sengaja diusung untuk memuluskan calon petahana menang Pilkada tanpa menunda hingga 2017 lantaran sang petahana hanya menjadi calon tunggal.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini: Siapa berani lawan Risma di Pilkada?/Antara
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini: Siapa berani lawan Risma di Pilkada?/Antara

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah berharap Pilkada serentak tidak diwarnai oleh calon kepala daerah "boneka" yang sengaja diusung untuk memuluskan calon petahana menang Pilkada tanpa menunda hingga 2017 lantaran sang petahana hanya menjadi calon tunggal.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui siasat politik bisa saja memunculkan calon kepala daerah "boneka" dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015.

"Ya, mungkin ada kompromi lah untuk mendukung, tapi praktiknya seakan-akan melawan peran mendukung. Ini kan politik, susah diterka," kata JK di kantornya, Selasa (28/7/2015).

Menurut JK, modus tersebut bisa muncul di beberapa daerah yang calon petahananya punya magnet politik sangat besar. Contohnya, kota Surabaya yang dipimpin Tri Risma Harini.

Popularitas Risma yang sangat tinggi berpotensi membuat calon lain mengurungkan niat untuk bertarung dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015.

"Risma begitu terkenalnya, siapa yang mau lawan? Tetapi kalau tidak ada lawan, tidak jadi pula itu Pilkada. Dilema kan? Mau calon benar-benar tidak ada yang berani. Ya formalitasnya ada lawan. Ya itu politik," tutur JK.

Namun, jumlah calon boneka diproyeksi tidak banyak. Pasalnya, untuk ditetapkan KPUD sebagai calon yang bertarung dalam Pilkada, harus memenuhi syarat dukungan politik minimal 20% dari partai di DPRD serta menjalani masa kampanye yang berbiaya besar.

"Tidak mudah menjadi boneka kan. Kalau dia terdaftar 20%, kemudian dia maju, kemudian dia kampanye tapi tidak dikenali, pasti tidak terpilih kan," kata JK.

Menurut mantan Ketua Umum Golkar ini, sulit untuk membuktikan dugaan adanya calon boneka sebagai modus untuk menghindari penundaan Pilkada hingga 2017. Pasalnya, calon wali kota, bupati, serta gubernur dan wakil gubernur itu tidak melanggar aturan formal Pilkada yang diatur pemerintah.

Apalagi, banyak faktor yang menyebabkan kegagalan seorang calon dalam Pilkada. Bisa jadi lantaran kurang serius atau kurang modal saat kampanye.

"Bagaimana caranya membuktikan dia itu boneka? Apa rumusannya bahwa dia itu boneka? Kan susah," pungkas JK.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ana Noviani
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper