Bisnis.com, JAKARTA —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membeberkan tantangan pemerintah dalam membagikan bantuan subsidi upah (BSU) ke masyarakat.
Menurut Gibran, tantangan terberat untuk membagikan BSU adalah memberinya ke masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan membutuhkan bantuan tersebut. Maka dari itu, Gibran perintahkan pemerintahan daerah, kementerian dan direksi BUMN agar membagikan BSU hingga ke daerah paling jauh Indonesia.
"Nanti mungkin challenge-nya itu pada saat penyerahan bantuan di remote area, area-area terpencil. Jadi saya minta tolong Pak Gubernur, para dirut untuk bisa membantu agar masyarakat yang berhak menerima, benar-benar bisa menerima manfaatnya," tuturnya di Jakarta, Jumat (1/8).
Gibran pun tidak bosan untuk berkali-kali mengingatkan agar masyarakat yang telah menerima BSU dari pemerintah, digunakan untuk kebutuhan yang produktif, bukan untuk membeli rokok maupun bermain judi online.
"Lebih baik uangnya untuk beli sembako, untuk anak-anaknya. Ini kan tahun ajaran baru, untuk beli buku, untuk beli tas," kata Gibran.
Acara penyaluran BSU tersebut dilakukan Gibran di Kantor Pos Mataram, Jl. Sriwijaya, Punia, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada hari ini Jumat 1 Agustus 2025
Baca Juga
Dalam acara tersebut, hadir 200 penerima manfaat, dengan rincian 50 orang melalui bank Himbara dan 150 orang melalui Kantor Pos. Selain itu, sekitar 10 orang penerima masih dalam proses pencairan.
Penyaluran dana sebesar Rp300.000 per bulan itu ditujukan untuk membantu pekerja yang terdampak beban ekonomi.
Penyaluran BSU di NTB telah menjangkau lebih dari 125.000 pekerja, dengan 57.676 di antaranya berasal dari Kota Mataram.
Sementara itu, secara nasional per 1 Agustus 2025 pukul 08.49 WITA, BSU telah berhasil disalurkan kepada 14.960.759 pekerja dari total 15.521.909 pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima atau setara dengan 96,38 persen tingkat keberhasilan salur.
Rekening Bansos untuk Judol
Pada Selasa (29/7/2025), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan terdapat sejumlah bentuk penyimpangan pada rekening tidak aktif atau dormant. Salah satu temuannya bahkan pada rekening perbankan milik penerima bantuan sosial (bansos) maupun instansi pemerintah. Terkait dengan penerima bansos, PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening yang tidak pernah dipakai atau dormant selama lebih dari 3 tahun.
"Dana bansos sebesar Rp2,1 triliun hanya mengendap, dari sini terlihat ada indikasi bahwa penyaluran belum tepat sasaran," kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Kongah melalui siaran pers.
Selain itu, lembaga tersebut menemukan bahwa sejumlah instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran juga memiliki rekening dormant. Jumlah yang ditemukan mencapai lebih dari 2.000 rekening dengan dana mengendap Rp500 miliar.
Natsir menyebut bahwa secara fungsi, rekening ini seharusnya aktif dan terpantau.
Lebih jauh lagi, lembaganya turut menduga beberapa rekening dormant rentan disalahgunakan untuk tindak pidana. Hal itu terungkap dari hasil analisis maupun pemeriksaan PPATK sejak 2020.
Natsir memaparkan bahwa awalnya terdapat lebih dari 1 juta rekening perbankan yang dianalisis berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Sebanyak 150.000 di antaranya lalu ditemukan dormant, setelah sebelumnya digunakan untuk tindak pidana.
