Bisnis.com, JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk karyawan bergaji Rp3,5 juta akan segera diberikan dalam waktu dekat.
Para pekerja diimbau untuk bersabar menunggu pencairan bantuan sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan.
“Dalam waktu dekat ini (BSU) akan diberikan. Mohon teman-teman pekerja supaya bersabar karena ini adalah wujud perhatian dari pemerintah kepada teman-teman pekerja,” kata Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga usai acara diskusi Double Check di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
Sunardi mengatakan, pencairan BSU mengalami keterlambatan karena masih berlangsungnya proses pemadanan dan validasi data pada beberapa waktu lalu. Namun, seluruh proses tersebut kini sudah selesai dan saat ini sedang dalam tahap finalisasi.
Kemudian, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemnaker Estiarty Haryani menyampaikan bahwa anggaran program BSU sudah dicairkan oleh Kemenkeu.
Anggaran tersebut tengah diproses oleh Kemnaker untuk kemudian dicairkan kepada pekerja/buruh yang memenuhi syarat.
Baca Juga
“[Pencairan BSU] Lagi proses di Kementerian Ketenagakerjaan. [Anggaran BSU dari Kemenkeu] sudah [cair],” kata Estiarty usai menghadiri Peluncuran Futuremakers Youth Employability Programme (YEP), di Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).
Estiarty mengatakan, BSU akan dicairkan kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dalam waktu dekat. Kendati begitu, dia tidak menyebut tanggal pasti pencairan BSU 2025.
“Sesegera mungkin pastinya,” ujarnya.
Untuk diketahui, BSU ini ditujukan bagi 17,3 juta pekerja dan guru honorer dengan besaran Rp300.000 per bulan per penerima.
BSU akan diberikan sekaligus untuk dua bulan (Juni-Juli 2025), sehingga total yang dicairkan Rp600.000 per penerima.
Program BSU berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Data penerima BSU dari kalangan pekerja/buruh berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan dikonsolidasikan bersama Kemnaker. Sementara data guru honorer dikoordinasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Target 17 juta tenaga kerja. Sekarang kalau tidak salah, data yang sudah masuk dan verifikasi sudah sekitar 4 jutaan. Dan para pekerja ini anggota BPJS Ketenagakerjaan aktif. Khusus untuk honorer dan guru PAUD, ini datanya melalui Kemendikdasmen. Jadi nanti kita (Kemnkaer) khusus yang dari pekerjanya saja, yang di luar guru honorer dan PAUD,” kata Sunardi.
Sebagai informasi, aturan terkait BSU tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Dalam Permenaker tersebut, pekerja/buruh yang mendapatkan BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti seorang warga negara Indonesia dengan kepemilikan nomor induk kependudukan; peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025 dan menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.
BSU merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat serta menstabilkan perekonomian selama Juni hingga Juli 2025. Adapun anggaran yang digelontorkan untuk penyaluran BSU mencapai Rp10,72 triliun.
