Bisnis.consm, JAKARTA - Forum Komunitas Driver Online Indonesia atau FKDOI menolak ikut serta dalam aksi demonstrasi pengemudi ojek online atau ojol yang akan digelar hari ini, Selasa (20/5/2025).
Ketua FKDOI Rahman Thohir mengatakan ojol bukanlah dagangan para elite. Dia juga meminta semua pihak untuk berhenti mempolitisasi ojol.
“Kami tidak ikut turun aksi besok karena hanya fokus kepada masalah payung hukum. Turun aksi adalah salah satu bentuk perjuangan tapi ada juga cara lain yang dapat kita lakukan seperti mediasi dengan stakeholder. Yang paling penting, setop politisasi ojol,” ungkap Rahman dalam keterangan resmi, Selasa (20/5/2025).
Seperti yang diketahui, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menyebutkan sebanyak 25.000 massa ojek online (ojol) dari Jawa dan Sumatera akan menggelar unjuk rasa di Jakarta, Selasa (20/5/2025). Salah satu tuntutannya adalah menurunkan komisi sebesar 10%.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan esok hari, sebanyak 25.000 pengemudi ojol roda dua dan roda empat akan menggelar unjuk rasa setidaknya di lima titik di Jakarta.
“[Unjuk rasa] diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25.000 massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta dan bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di 5 wilayah Jakarta,” kata Igun, Senin (19/5/2025).
Baca Juga
Selain melakukan aksi unjuk rasa, Igun mengatakan akan dilakukan pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal atau offbid dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB.
Adapun, Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi menyatakan tidak bisa melarang aksi demo karena bagian dari kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. “Kami tidak bisa mencegah pihak yang ingin menyampaikan aspirasi. Saya menghartai apa yang menjadi hak dari warga negara,” kata Dudy.
Terkait dengan tuntutan demo, Dudy mengingatkan bahwa bisnis jasa transportasi digital perlu tetap hidup. Ini karena perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bantalan sosial bagi perekonomian Indonesia.
