Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anak Buah Prabowo: Jangan Antipati soal Siswa Nakal Dikirim ke Barak Militer

Menurut Istana, kebijakan mengirim siswa nakal ke barak merupakan kewenangan daerah karena bersifat desentralisasi—selama tidak melanggar aturan dan hak anak.
Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih melakukan senam pagi di lapangan Pancasila, Kawasan Akademi Militer, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu, 26 Oktober 2024. / dok BPMI Setpres-Muchlis Jr
Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih melakukan senam pagi di lapangan Pancasila, Kawasan Akademi Militer, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu, 26 Oktober 2024. / dok BPMI Setpres-Muchlis Jr

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi wacana pembinaan siswa nakal dengan mengirimkan mereka ke barak militer yang belakangan ramai dibicarakan publik.

Dia menekankan bahwa kebijakan seperti itu perlu dikaji bersama dan tidak langsung ditanggapi dengan sikap antipati.

“Saya belum baca statement-nya seperti apa. Ide yang mana? Namun, saya harus cek dulu ke presiden. Jadi, sepanjang pembinaan-pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka dipenuhi,” ujar Hasan di Agreya Coffe, Menteng, Jakarta, pada Sabtu (10/5/2025).

Hasan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan sudah bersifat desentralisasi dan menjadi kewenangan daerah.

Oleh karena itu, menurutnya, setiap inisiatif lokal harus tetap dalam koridor aturan nasional dan prinsip-prinsip perlindungan anak.

“Pendidikan itu kan kebijakannya sudah didesentralisasi ke kabupaten, kota, maupun ke daerah. Jadi, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, pemerintah akan periksalah, akan kaji ini,” ucapnya.

Menurut Hasan, meskipun ada banyak pandangan terkait dengan kebijakan tersebut, tetapi dirinya juga mendorong agar semua pihak, ikut mengkritisi kebijakan ini secara konstruktif, bukan langsung menolaknya.

“Inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati. Tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi gak dari pola-pola pendidikan semacam itu,” katanya.

Merujuk pada pelaksanaan yang kabarnya sudah berjalan di Jawa Barat, Hasan menyebut pentingnya memastikan bahwa hak-hak siswa tetap terlindungi dan ada persetujuan orang tua dalam pelaksanaan program tersebut.

Hasan menyatakan bahwa pemerintah pusat masih akan memeriksa secara mendalam wacana ini, termasuk diskusinya di level kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendidikan, Dasar Menengah.

“Jadi lebih baik kita lihat rame-rame, kita kritisi rame-rame. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu. Tapi jangan juga di awal sudah langsung antipati dengan sebuah inisiatif,” pungkas Hasan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper