Bisnis.com, JAKARTA — China mengakselerasi belanja negara sebagai antisipasi penurunan permintaan luar negeri usai ekskalasi perang dagang dengan AS.
Dilansir dari Bloomberg, Sabtu (19/4/2025), gabungan pengeluaran anggaran publik umum dan rekening dana pemerintah—dua buku fiskal utama China—mencapai 9,29 triliun yuan atau US$1,3 triliun (sekitar Rp21.889,2 triliun, kurs JISDOR per 17 April 2024) pada kuartal I/2025.
Realisasi belanja tersebut meningkat 5,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2022.
Angka tersebut juga berarti hampir 22% dari belanja yang direncanakan selama 2025 sudah terealisasi. Realisasi tersebut lebih cepat 21,6% pada periode yang sama tahun lalu.
China sendiri sengaja jor-joran berbelanja untuk melindungi ekonomi domestik karena lonjakan tarif yang dikenai Amerika Serikat (AS) dapat menyebabkan ekspornya mengalami kontraksi. Belum lagi penurunan permintaan di sektor perumahan dan deflasi selama bertahun-tahun, yang menimbulkan sentimen negatif ke konsumen dan pelaku bisnis.
Sementara itu, para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi China akan mulai melambat pada kuartal II/2025 usai tarif Trump berlaku.
Baca Juga
Bahkan, beberapa bank besar telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China menjadi 4% atau jauh lebih rendah target pemerintah sekitar 5%.
"Kebijakan fiskal akan menjadi pendorong utama [pertumbuhan ekonomi China] tahun ini, meskipun masih belum cukup untuk sepenuhnya mengimbangi dampak guncangan eksternal," ujar ekonom Goldman Sachs Group Inc. Lisheng Wang.
Wang pun memprediksi Kongres Rakyat Nasional juga akan menyetujui kuota penerbitan obligasi di luar anggaran akhir tahun ini. Sementara itu, bank sentral diyakini memangkas suku bunga acuan hingga membeli obligasi usai pemerintah semakin mempercepat penerbitan utang dan belanjanya.
Beberapa analisis juga melihat opsi pembayaran potongan pajak yang lebih cepat untuk membantu mengimbangi tekanan yang ditimbulkan oleh tarif AS terhadap eksportir. Pembayaran sebagai bagian dari ekspor bulan lalu mencapai 11%, hanya naik sedikit dari level tahun sebelumnya, menurut perhitungan Bloomberg berdasarkan data resmi.
Sedangkan penurunan pertumbuhan sektor properti tetap menjadi penghambat pendapatan pemerintah bulan lalu, dengan penjualan tanah menyusut 16,5% secara tahunan dan pendapatan terkait real estat turun 0,1%.
Penerimaan pajak dalam dua bulan awal tahun ini menurun secara tahunan. Sebaliknya, terjadi peningkatan pendapatan non-pajak hampir setengah secara tahunan.
Pemerintah daerah pun bergegas menjual obligasi untuk menukar apa yang disebut “utang tersembunyi” ke dalam pembukuan mereka dalam sebuah program yang bertujuan untuk meringankan tekanan fiskal dan mengurangi denda berlebihan yang dikenakan pada bisnis, yang merupakan sumber pendapatan non-pajak.
Akibatnya, kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah melebar, dengan defisit anggaran melonjak 41% per tahun menjadi 2,3 triliun yuan.
Para pejabat China sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah pendukung yang telah diumumkan pada sidang parlemen bulan lalu. Sejalan dengan itu, pemerintah China juga meyakini masih memiliki ruang gerak yang cukup untuk menambah stimulus ekonomi bila diperlukan.
