Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi buka suara mengenai keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah dirinya lengser.
Dirinya mengatakan tidak melihat adanya potensi IKN akan mangkrak setelah ia tak lagi menjabat sebagai presiden.
Pasalnya IKN adalah proyek jangka panjang yang pembangunannya bisa memakan waktu 10-20 tahun lamanya.
"IKN adalah proyek jangka panjang. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Sempurna betul baru pindah," kata Jokowi dalam wawancara Mata Najwa, Selasa (11/2/2025) dikutip dari Youtube Najwa Shihab.
Jokowi pun mengklarifikasi pernyataannya yang akan mengawal pembangunan IKN saat dirinya lengser. Menurutnya saat ini dirinya hanya sekadar mengingatkan.
"Ya bukan mengawal ya, mengingatkan bahwa IKN ini sudah ada undang-undangannya sudah disetujui oleh 93% fraksi yang ada di DPR. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada," lanjut sang mantan presiden.
Baca Juga
Kata Jokowi soal Efisiensi Anggaran
Terkait pemangkasan anggaran untuk pembangunan IKN, dirinya menyerahkan hal tersebut kepada pemerintahan saat ini.
"Mengenai anggaran itu keputusan dari bapak presiden dan pemerintah yang sekarang," lanjutnya.
Menyoal efisiensi anggaran yang berdampak pada pembangunan IKN, Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang bagus.
"Ya efisiensi anggaran itu bagus, memang perlu dilihat anggaran-anggaran yang tidak efisien memang harus dipotong, tetapi juga melihat urgensinya apakah misalnya SPJ kalau dipotong terlalu banyak bisa mempengaruhi okupansi hotel, bisa mempengaruhi jumlah penumpang pesawat. Larinya bisa kemana-mana, tapi apapun efisiensi harus dilakukan. Tapi harus dilihat secara hati-hati," kata Jokowi.
Sebelumnya, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah diduga akan berdampak kepada pembangunan IKN. Terbaru, hingga saat ini belum ada proyek baru yang dilelang di IKN
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo hal tersebut diakibatkan karena adanya efisiensi anggaran Kementerian PU sebesar Rp81 triliun.
“Kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggaran yang nggak ada. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya,” kelakar Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (6/2).
Namun Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa pembangunan IKN dipastikan masuk ke anggaran, meski masih diblokir.
"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2).
