Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ahmad Muzani: Kajian Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD Masih Berlangsung di MPR

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengaku tengah mengkaji untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Nusanatara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024). / Bisnis-Arlina Laras
Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Nusanatara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024). / Bisnis-Arlina Laras

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengaku tengah mengkaji untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Dia mengatakan bahwa lembaganya tersebut bakal mendalami wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kala memberikan sambutan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar itu. 

“Di MPR, kajian itu lagi dilakukan. Saya belum baca, belum lagi dalam,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

Tak hanya di MPR, Sekertaris Jenderal Partai Gerindra itu pun mengamini bahwa dalam tubuh organisasinya itu juga sedang mempelajari upaya pelaksanaan pemilihan pemimpin daerah dari DPRD nantinya. 

“Iya, sama. Kajian di Gerindra juga sedang terus dilakukan, pendalaman terhadap hal itu,” pungkas Muzani.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih langsung oleh rakyat. Usulan itu dilandasi oleh kondisi pelaksanaan pilkada langsung yang menelan biaya hingga triliunan rupiah.

 “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujarnya di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024).  

Dia lantas memberi contoh sistem pemilihan kepala daerah di Malaysia dan India. Di dua negara tersebut, wakil rakyat tingkat daerah memilih kepala pemerintahan tingkat provinsi dan kota/kabupaten. 

Prabowo menilai bahwa anggaran pemilihan langsung yang dikeluarkan dapat direalokasi ke kebutuhan lain. Misalnya perbaikan infrastruktur pendidikan hingga irigasi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper