Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara Arab, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, serta Otoritas Palestina, bersama dengan Yordania dan Mesir, secara tegas menolak gagasan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania.
Melansir Reuters, sikap ini diumumkan dalam pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan para diplomat Arab di Kairo pada Sabtu (1/2/2025).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ide Trump tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga berisiko memperluas konflik Israel-Hamas.
Pekan lalu, Trump menyatakan keinginannya agar Gaza dikosongkan sebagai bagian dari strategi pascaperang. Wilayah kantong Palestina itu kini hancur akibat perang yang telah berlangsung selama 15 bulan, menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Saat ini, kedua belah pihak tengah menjalani gencatan senjata yang telah memasuki pekan keenam.
"Saya melihat kondisi Gaza saat ini, dan itu benar-benar kacau. Kita berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang. Kita bersihkan seluruh area itu," kata Trump.
Baca Juga
Ia menambahkan bahwa dirinya akan mendesak Yordania dan Mesir untuk menerima lebih banyak warga Gaza. Namun, usulan tersebut segera mendapat reaksi keras dari Yordania dan Mesir.
Pada Sabtu, Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Pernyataan dari kantor kepresidenan Mesir tidak secara langsung menyebutkan pembahasan mengenai relokasi pengungsi Palestina.
Namun, menurut laporan jurnalis Axios Barak Ravid, keduanya sempat membahas kemungkinan pemindahan sementara warga Palestina dari Gaza ke Mesir selama proses rekonstruksi berlangsung.
Warga Palestina sendiri telah lama khawatir bahwa jika mereka keluar dari Gaza, mereka tidak akan diizinkan kembali oleh Israel.
Pernyataan bersama dari Kairo menolak segala upaya untuk membagi Gaza. Sebaliknya, negara-negara Arab menyerukan penguatan peran Otoritas Palestina di wilayah tersebut, termasuk di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya berulang kali menolak kemungkinan keterlibatan Otoritas Palestina di Gaza.
Mereka berargumen bahwa langkah tersebut akan menghambat upaya Israel dalam "mendekradikalisasi" wilayah itu, yang mereka anggap sebagai syarat utama demi mencegah konflik di masa depan.
Beberapa anggota koalisi Netanyahu bahkan terang-terangan mendukung pemindahan warga Gaza ke negara lain, yang mereka sebut sebagai "imigrasi sukarela."
Mereka juga mendorong pembangunan permukiman Yahudi di kawasan pesisir Gaza, yang memiliki panjang sekitar 40 kilometer di tepi Laut Mediterania.
Pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan terbaru Trump. Namun, Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada Selasa mendatang, sebuah pertemuan yang diperkirakan akan membahas lebih lanjut usulan kontroversial ini.
