Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapatkan nilai kinerja terbaik selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Nasaruddin menyebut bahwa pihaknya tidak akan jumawa setelah mendapatkan nilai kinerja terbaik Center of Economic and Law Studies (Celios) Jakarta.
Menurutnya, nilai tersebut akan dijadikan motivasi agar Kementerian Agama terus fokus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.
"Kita fokus layani umat. Bagaimana umat merasakan kehadiran Kementerian Agama karena kemudahan akses atas layanan yang semakin baik dan bermutu. Ini fokus yang akan kita terus upayakan ke depan," tuturnya di Jakarta, Rabu (22/1).
Dia menjelaskan bahwa selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dirinya terus bekerja untuk memberikan layanan terbaik ke masyarakat di antaranya menyepakati biata penyelenggaraan ibadah haji turun Rp4 juta.
Menyelesaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 625.481 guru madrasah dan guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Baca Juga
Selain itu, Kementerian Agama juga telah melakukan rekruitmen 20.722 formasi CPNS dan 89.781 formasi CPPPK di Kementerian Agama yang berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.
"Tahun ini juga ada banyak hajat besar Kementerian Agama. Indonesia jadi tuan rumah MTQ Internasional yang diikuti utusan dari 38 negara. Lalu persiapan PPG bagi Guru Dalam Jabatan. Disusul bulan Ramadan, lalu penyelenggaraan haji. Semua ini berkaitan langsung dengan orang banyak, ratusan ribu orang," katanya.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasarudin Umar dinilai berkinerja terbaik di antara jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) Pemerintahan Prabowo - Gibran. Hal ini didasarkan pada Hasil Evaluasi Kinerja yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Jakarta.
Celios merupakan lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.
Ada lima indikator yang dinilai, yaitu: Pencapaian Program, Kesesuaian Rencana Kebijakan dengan Kebutuhan Publik, Kualitas Kepemimpinan dan Koordinasi, Tata Kelola Anggaran, dan Komunikasi Kebijakan.
