Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dasco Sebut DPR Siap Kaji Omnibus Law Politik dengan DPD

Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pihaknya akan berkomunikasi dengan pimpinan DPD RI terkait rencana pembentukan Omnibus Law Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pihaknya akan berkomunikasi dengan pimpinan DPD RI terkait rencana pembentukan Omnibus Law Politik.

Adapun, hal itu merespons pernyataan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang mengatakan pihaknya bakal berperan aktif dalam memberikan masukan untuk paket UU politik itu.

Dasco mengatakan bahwa jika nanti pihaknya dan DPD RI melihat peluang yang bagus dari keberadaan Omnibus Law Politik, maka bukan tak mungkin pembentukan tersebut direalisasikan.

“Tentunya kami akan komunikasi dengan pimpinan DPD, dalam hal ini agar apa yang diusulkan itu akan kami kaji bersama, sehingga kalau kemungkinan bagus, tentunya akan kita realisasikan bersama,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut, Ketua Harian Gerindra ini pun menuturkan bahwasannya DPD RI selalu dilibatkan dalam setiap pembahasan revisi ataupun pembentukan UU.

“Tentunya kan kalau kemudian ada pembahasan revisi-revisi kan itu DPD RI selalu kita libatkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin merasa usulan pembentukan RUU Omnibus Law Politik adalah sebuah langkah dan salah satu solusi konstitusional yang perlu diapresiasi. 

Dia pun menyebut DPD akan berperan aktif jika nantinya ide ini dilaksanakan dengan cara menjabarkan soal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), karena menurutnya saat ini banyak sekali masalah politik dan banyak regulasi setingkat UU yang berkaitan dengan demokrasi dan politik Indonesia.

“Lebih lagi kepada urusan Pilkada dan lain-lain, itu yang harus mulai kita upgrade, harus mulai kita koreksi, harus mulai kita eveluasi dan perbaharui dengan kondisi terkini,” pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper