Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa tidak ada pergeseran dalam kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara.
Hal itu disampaikannya dalam keterangannya usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (2/12/2024).
“Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” ujarnya dalam forum itu.
Sugiono menekankan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam menyikapi isu-isu di kawasan tersebut.
Langkah-langkah kolaborasi, menurut Menlu sedang dijajaki bersama Republik Rakyat China (RRC) guna mendukung kepentingan ekonomi kedua negara.
“Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRC di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai claim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” jelasnya.
Baca Juga
Selanjutnya, Sugiono menyampaikan bahwa dalam keterangan tertulis yang telah dirilis, kedua negara sepakat untuk membentuk komite bersama guna mendiskusikan rincian kerja sama.
Menurutnya, hal tersebut termasuk lokasi geografis serta hukum yang relevan di masing-masing negara.
“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” tegas Sugiono.