Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto perlu segera mengkonsolidasikan kabinet 'jumbo'-nya supaya langsung bekerja untuk mengentaskan berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Apalagi di dalam kabinetnya saat ini, ada penambahan, pemecahan, hingga pembentukan Kementerian atau lembaga baru yang membutuhkan waktu untuk konsolidasi supaya bekerja secara optimal.
Sejumlah kementerian bahkan masih bingung memilih lokasi kantornya. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono adalah salah satunya.
"Nah, [kantor] itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru tidak hanya kemenko ini tetapi kemenko lainnya karena baru, kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas lokasinya,” imbuh AHY di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).
Kebinet baru Prabowo termasuk yang paling gemuk untuk ukuran pemerintahan pasca reformasi. Ada sebanyak 54 kementerian dan institusi setara kementerian. Ada 109 anggota kabinet di dalamnya.
Padahal kalau mengacu kepada pemerintahan sebelumnya, jumlah kementerian di dalam suatu kabinet tidak pernah lebih dari 40. Pernah ada yang melebihi 100, tetapi itu dulu ketika terjadi krisis politik pasca Gerakan 30 September (G30S) 1965. Krisis politik itu berakhir dengan tumbangnya Sukarno dan munculnya sosok Soeharto.
Baca Juga
Namun demikian, pemerintahan Prabowo tidak menghadapi krisis politik yang pelik seperti media 1960-an. Transisi pemerintahan presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo relatif berjalan lancar kendati sempat diterpa sejumlah isu sebelum pelantikan.
Tantangan terbesar pemerintahan Prabowo adalah memperbaiki kualitas ekonomi dan memastikan penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi yang sempat anjlok di era Jokowi, angka ini dibuktikan dengan penurunan indeks persepsi korupsi, bisa berjalan secara lebih optimal.
Di sisi ekonomi, Prabowo perlu mengejar pertumbuhan di kisaran 6-8% untuk memastikan Indonesia lebih bisa keluar dari middle income trap. Namun demikian, target pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mudah.
Rapor tim ekonomi pemerintahan Jokowi selama 5 tahun terakhir hanya mampu membawa perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 4,2%. Selama 10 tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan belum pernah tembus 5,5%, apalagi 7%. Paling tinggi hanya 5,3% itupun ditolong oleh komoditas. Ketika harga komoditas turun, ekonomi Indonesia kembali ke level 5%.
Salah satu pemicu 'rapuhnya' struktur ekonomi di Indonesia adalah ketergantungan terhadap sektor ekstraksi yang cukup besar dan adanya gejala penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto alias deindustrialisasi. Pemerintah memang getol melakukan hilirisasi belakangan ini.
Hanya saja, ketika hilirisasi digenjot, sektor-sektor industri manufaktur yang padat karya seperti tekstil, sepatu hingga alas kaki, nyaris berjalan tertatih-tatih. Pemutusan hubungan kerja alias PHK terjadi di sejumlah kawasan industri, termasuk Jawa Tengah.
Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Subianto adalah informalitas yang cukup tinggi. Pengangguran memang perlahan ada tren menurun. Namun demikian porsi sektor informal masih sangat tinggi yakni di atas 59%. Selain itu, kontribusi pekerja di sektor manufaktur juga menurun dari 13,58% (Februari 2023) menjadi 13,28% (Februari 2024).
Adapun selama 10 tahun terakhir, realisasi investasi meroket lantaran masifnya penanaman modal di bidang hilirisasi mineral. Namun kondisi ini memicu rasio penyerapan tenaga kerja susut lantaran investasi sektor padat karya yang mandek.
Penyusutan rasio serapan tenaga kerja telah terjadi sejak 10 tahun lalu. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada 2013 tercatat investasi sebesar Rp398,6 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 1,82 juta orang.
Artinya, rasio jumlah tenaga kerja yang diserap setiap investasi Rp1 triliun sebanyak 4.591 tenaga kerja. BKPM mencatat rasio tenaga kerja per Rp1 triliun cenderung turun dari periode 2013 hingga saat ini.
Sedangkan, realisasi investasi tahun 2023 yakni sebesar Rp1.418,9 triliun dengan tenaga kerja terserap 1,82 juta orang. Meski total penyerapan tenaga kerja sama dengan 10 tahun lalu, namun nilai investasi tahun 2023 jauh lebih tinggi dari 2013.
Nasib Indonesia berbanding terbalik dengan Vietnam yang merasakan pertumbuhan ekonomi yang cukup atraktif sejak beberapa tahun belakangan ini. Pada kuartal 3/2024, pertumbuhan ekonomi Vietnam mampu menembus angka 7,4%. Sektor investasi dan manufaktur menjadi motor pertumbuhan ekonomi negera tetangga tersebut.
Lantas Apa Rencana Prabowo 100 hari ke depan?
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengemukakan tengah mengkaji dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk target kerja selama 100 hari mendatang.
“Ya kami sekarang baru mau kembali ke kantor Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani sudah panggil rapat jadi semuanya akan kami bicarakan nanti di rapat nanti,” ujarnya.
Apalagi, kata Thomas, saat ini wajah Kemenkeu pun makin berwarna dengan kehadiran dari ekonom sekaligus dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu. Harapannya kerja sama yang lebih baik akan terjadi ke depan.
“Jadi sabar aja saat ini kami akan kembali ke Kementerian keuangan untuk melanjutkan rapat kerja sama Bu Sri Mulyani dan setelah itu kedepannya pasti kita akan menjelaskan semua segala sesuatu,” imbuhnya.
Thomas pun mengamini akan membahas semua hal yang butuh diketahui oleh publik. Termasuk kelanjutan kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). "Semua nanti akan kami jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kemenkeu,” pungkas Thomas.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pembenahan tumpang tindih aturan perizinan di sektor ESDM menjadi program prioritas dalam 100 hari ke depan usai dirinya dilantik kembali menjadi pimpinan di kementerian tersebut.
"Target 100 hari saya melakukan perapian, pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih. Bayangkan kita mau eksplorasi saja izinnya masih ada 129, kalau nggak salah," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (21/10/2024).
Bahlil mengamini izin eksplorasi sejauh ini sejatinya sudah bagus. Namun, menurutnya, masih ada sejumlah catatan, seperti tingkat layanan (service level arrangement/SLA) yang masih kurang.
"Kita SLA-nya kurang, kecepatannya, ini kita sedang cari akalnya," ucap Bahlil.
Catatan LPEM UI
Sementara itu, ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mewanti-wanti adanya potensi inkoherensi kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, lantaran banyaknya kementerian di pemerintahan Prabowo.
“Inilah yang mungkin akan berdampak negatif terhadap perekonomian,” kata Riefky kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).
Menurutnya, ada sejumlah poin yang perlu menjadi prioritas pemerintah Prabowo. Diantaranya, penanganan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga memperbaiki kualitas institusi.
“Paling tidak dari sisi ekonomi, ini beberapa hal yang perlu segera diatasi oleh pemerintahan berikutnya,” ujarnya.
Riefky menilai, persoalan tersebut perlu segera ditangani oleh Prabowo beserta jajarannya. Sebab jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, deindustrialisasi berlanjut, hingga daya beli masyarakat semakin rendah.
