Bisnis.com, JAKARTA -- Wacana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri semakin santer terdengar. Bertemunya dua tokoh politik itu mengundang banyak pertanyaan tentang arah politik PDIP, apakah masuk koalisi atau menjadi oposisi?
PDIP dan Megawati memang sering melontarkan kritik tajam ke pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi pasca Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024 lalu. Namun demikian, sejumlah politikus berlambang banteng tersebut juga telah memastikan bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan Prabowo Subianto.
Adapun isu pertemuan antara Mega-Prabowo telah santer terdengar sejak sebelum Mei 2024 lalu. Saat itu, ada wacana yang beredar bahwa pertemuan antara bekas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2009 itu akan bertemu setelah rapat kerja nasional alias Rakernas PDIP.
Namun rencana pertemuan itu batal. Megawati memilih untuk mengulur waktu. "Gue mainin dulu dong," celetuk Megawati pada waktu itu.
Setelah sempat meredup, isu pertemuan antara Prabowo dan Megawati kembali mencuat. Elite Gerindra justru yang mengungkapkan hal itu.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bahkan mengatakan bahwa Megawati dan Prabowo akan segera bertemu sebelum pelantikan Pemerintahan Prabowo pada 20 Oktober 2024.
Baca Juga
"Insyaallah akan terjadi. Mudah-mudahan (sebelum pelantikan, red.),” kata Muzani sebelumnya.
Gayung pun bersambut, pernyataan Muzani itu diamini oleh beberapa politikus PDIP, termasuk Puan Maharani. Dia tidak membantah rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Puan bahkan mengatakan jika ada banyak hal yang akan dibicarakan Megawati dan Prabowo ketika keduanya bertemu. Namun ketika ditanya tentang potensi PDIP gabung koalisi, Puan tidak menjawab secara jelas.
Menurutnya, hal tersebut juga akan menjadi hal yang dibahas oleh kedua elite politik tersebut. “Akan ada pertemuan, Insyaallah iya. Bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ (koalisi, red.), kita tunggu saja,” ujarnya.
Komunikasi Intens
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengakui terus menjalin komunikasi politik secara intens dengan Gerindra menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden menggantikan Joko Widodo (Jokowi).
Said juga mengungkapkan bahwa ada harapan dari kedua belah pihak supaya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa segera bertemu dengan Prabowo.
“Dengan Gerindra kami selalu bertemu. Saya selalu bertemu dengan Pak Dasco setiap saat, dengan Pak Muzani setiap saat, dengan tokoh-tokoh Gerindra lain setiap saat,” tutur dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
.jpg)
Kendati demikian, dirinya menyangkal jika pertemuan dan komunikasi tersebut membahas soal Kabinet Prabowo-Gibran. “Itu kan bukan ranahnya, bukan di sana, ranah ya di presiden terpilih,” kata Said.
Lebih lanjut, Ketua Badan Anggaran DPR RI itu juga menegaskan bahwa Gerindra tidak menawarkan posisi atau jatah menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Dia turut menjelaskan bahwa pertemuan Megawati dengan Prabowo adalah pertemuan sebagai pemimpin bangsa saja, tidak ada pernyataan tertentu antara kedua belah pihak.
“Tidak pernah ada statement apapun yang diinginkan oleh PDIP dan kawan-kawan Gerindra, bertemunya kedua pemimpin bangsa ini, itu saja,” jelasnya.
Pernah Wacanakan Oposisi
Pada Agustus lalu, PDI-Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa pihaknya tetap akan berada di jalur oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. Namun pernyataan itu diungkapkan ketika proses konstelasi pembentukan koalisi dalam Pilkada 2024.
Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristianto waktu itu mengemukakan pihaknya tidak takut jika seluruh partai politik gabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Menurut Hasto, PDI-Perjuangan bakal berkoalisi dengan rakyat untuk menciptakan sistem demokrasi yang sehat.
"PDI-Perjuangan tetap kokoh di dalam jalan kerakyatan, kami akan bangun demokrasi yang sehat dan kami akan bangun sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat agar setiap anak bangsa memacu prestasinya dalam semua aspek kehidupan," tuturnya di Jakarta, Minggu (18/8).
Hasto mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan jika PPP dan Perindo mendadak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun pada Pilpres dan Pileg 2024 kemarin sempat berkoalisi dengan PDI-Perjuangan untuk mengusung Ganjar-Mahfud.
"Kami sangat memahami hal tersebut dan inilah indahnya berpolitik, kita menghormati perbedaan-perbedaan di dalam posisi politik-nya," katanya.
