Bisnis.com, JAKARTA - Dukungan partai politik (parpol) kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus bertambah menjelang agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.
Terbaru, Partai Buruh secara terang-terangan bakal mendukung pemerintahan Prabowo Subianto pada 2024-2029. Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Komite Eksekutif (Exco) Partai Buruh Said Iqbal.
“Partai Buruh mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih sekaligus kami akan menyampaikan enam harapan Partai Buruh kepada Bapak Presiden Terpilih Prabowo Subianto,” kata Said di acara ulang tahun Partai Buruh dengan tema Peringatan 3 tahun kebangkitan kelas buruh di Istora Senayan, Jakarta Pusat dilansir dari Antara, Rabu (18/9/2024)
Enam harapan Partai Buruh itu, yakni pertama, partai berharap kepemimpinan Prabowo nanti meninjau kembali Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan.
“Kedua, upah yang layak, alalagi sekarang diteyapkan upah minimum 2025. Kami minta itu layak, yaitu (disesuaikan dengan) inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan standar kebutuhan hidup (living cost),” kata Presiden Partai Buruh tersebut.
Ketiga, Partai Buruh berharap pemerintahan ke depan menghapus sistem kerja outsourcing. Keempat, Partai Buruh berharap Prabowo melanjutkan agenda Reforma Agraria dan mewujudkan kedaulatan pangan.
“Kita tidak mau ada impor ketika musim panen raya, dan dikembalikan tanah-tanah petani yang telah direbut korporasi,” kata Said Iqbal.
Harapan kelima, Partai Buruh berharap ada pengangkatan massal para guru honorer dan tenaga honorer lainnya di lingkungan pemerintahan menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Keenam, yang terakhir adalah pendidikan gratis, khususnya sampai dengan universitas atau gratis sampai orang kuliah. Enam harapan itu yang akan kami sampaikan kepada Bapak Prabowo,” kata Said Iqbal.
Said yakin Prabowo mampu mewujudkan enam harapan Partai Buruh itu setidaknya dalam periode 100 hari pertama pemerintahannya nanti.
“Ini adalah tentang harapan kaum buruh, petani, nelayan, dan tenaga honorer dan juga kelas pekerja lain,” kata Said Iqbal.
Dalam kesempatan yang sama, Said menyebut dukungan Partai Buruh kepada Prabowo itu mewakili mayoritas konfederasi dan serikat buruh se-Indonesia. Dia juga menyebut Partai Buruh mewakili kepentingan kelas pekerja di antaranya seperti buruh, petani, nelayan, dan guru.
PDIP Bakal Kemana?
Dengan bergabungnya Partai Buruh, deretan parpol yang kini berada di kubu Prabowo-Gibran pun bertambah. Awalnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Partai Gelora, Partai Garuda, PSI, dan Partai Prima.
Peta politik pasca Pilpres 2024 berjalan kian dinamis. Parpol yang awalnya mendukung Anies Baswedan, seperti Partai Nasdem, PKS, PKB, Perindo hingga Partai Buruh kini secara terang-terangan minta bergabung dengan kubu Prabowo dan bernaung di bawah payung KIM Plus.
Dengan demikian, parpol yang belum memutuskan untuk masuk dalam pemerintahan atau justru menjadi oposisi Prabowo-Gibran adalah PDIP.
Terbaru, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dalam waktu dekat. Meski demikian, Politikus PDIP Aria Bima membantah adanya pembahasan soal koalisi dalam pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Aria berpendapat bahwa pertemuan tersebut dapat terwujud, namun menunggu waktu yang tepat. Pertemuan Megawati dan Prabowo dinilai dapat memberikan suasana yang lebih teduh dalam dunia politik Indonesia saat ini.
"Supaya ada suasana yang lebih teduh, bagaimana pertemuan itu memberikan suasana rakyat, suasana bangsa ini semakin lebih bersatu," terangnya ketika ditemui di Senayan Park, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).
Meskipun demikian, Aria Bima meminta agar rencana pertemuan tidak dikaitkan dengan hal yang transaksional.
"Yang tidak boleh pertemuan dua tokoh itu dikaitkan dengan hal-hal yang sangat transaksional, apalagi dengan koalisi dan tidak koalisi. Kemudian berapa jatah yang akan dinegosiasikan, enggak ada itu," ucap Aria.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak membantah rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Kepada wartawan, Puan mengatakan jika ada banyak hal yang akan dibicarakan Megawati dan Prabowo ketika keduanya bertemu. Namun ketika ditanya tentang potensi PDIP gabung koalisi, Puan tidak menjawab secara jelas.
