Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima petinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/9/2024). Hal tersebut memperkuat pernyataan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengeluh sulitnya bertemu dengan Presiden Jokowi dibandingkan ormas.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan pengurus PP Muhammadiyah membahas pengelolaan izin tambang yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas Islam tersebut.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir optimistis dua perusahaan yang dibentuk oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaannya akan mengelola konsesi tambang dengan baik.
“Semangatnya sama bahwa pengelolaan tambang yang profesional, perusahaan yang good governance, dan juga dikelola oleh tenaga tenaga ahli yang bertanggungjawab,” ujarnya kepada wartawan di Istana, Selasa (17/9/2024).
Meski begitu, dia tak menutup potensi bahwa ahli yang akan mengisi posisi di perusahaan tersebut juga akan melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah.
Haedar mengatakan pihaknya melibatkan 5 fakultas jurusan pertambangan yang ada di perguruan tinggi mereka untuk melakukan survei awal.
Baca Juga
“Kami kan punya 5 universitas yang punya prodi pertambangan dan 12 SMK pertambangan. Jadi untuk sumber daya. Pak presiden selain mengharapkan, menekankan pentingnya SDM yang amanah, berkualitas, tetapi juga bisa mengelola dengan good governance,” ucapnya.
Kendati demikian, Haedar mengaku tak membahas pembentukan perusahaan tersebut dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pada siang ini.
Dia mengatakan bahwa meskipun tak ada pembahasan mengenai pembentukan perusahaan, tetapi Kepala Negara menyampaikan apresiasi secara langsung kepada Muhammadiyah atas berbagai program yang dinilainya berhasil meringankan tugas-tugas pemerintah selama ini.
“Presiden mendukung apa yang menjadi komitmen Muhammadiyah untuk pengembangan SDM kedepan yang berkarakter tapi juga bisa menguasai saintek karena memang Indonesia membutuhkan itu,” tandas Haedar.
