Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Jokowi mengatakan Indonesia negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan Bhinneka Tunggal Ika di hadapan Paus Fransiskus. Nyatanya, aksi kekerasan larangan ibadah marak terjadi di daerah-daerah.
Dalam pidato menyambut Paus Fransiskus, Presiden Jokowi juga mengklaim bahwa masyarakat Indonesia memiliki umat beragama yang hidup rukun dan saling berdampingan. Jokowi menuturkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat toleransi.
"Bagi Indonesia perbedaan adalah anugerah dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa," ungkap Jokowi di hadapan Paus Fransiskus, Rabu (4/9/2024).
Fakta yang terjadi di daerah, sangat jauh berbeda dengan paparan yang disampaikan oleh Jokowi di hadapan Paus Fransiskus. Kata toleransi menjadi alat untuk menindas dan memaksakan kehendak kepada kelompok minoritas.
Saat dihubungi Bisnis.com, Pendeta Yerry Pattinasarany mengungkapkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi UUD 1945 sering kali dicederai oleh pimpinan-pimpinan di daerah termasuk FKUB. Penindasan atas nama agama sering terjadi dengan menggunakan SKB 2 menteri.
"Penindasan oleh RT, RW, pak lurah termasuk FKUB mengacu pada SKB 2 Menteri, sehingga sering terjadi penindasan atas nama konstitusi yang merampas kemerdekaan beragama," jelasnya kepada Bisnis.com.
Padahal UUD 1945 memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan SKB 2 Menteri. Dia merekomendasikan untuk mencabut aturan menteri yang bersifat diskriminatif.
Yerry juga membeberkan cukup banyak kekerasan kepada kelompok minoritas yang terjadi di Indonesia. Mulai dari kekerasan melarang ibadah, pemukulan, hingga aksi bom bunuh diri di gereja.
Berikut beberapa aksi kekerasan beragama yang muncul di Indonesia:
1. Kekerasan pada mahasiswa Katolik di Pamulang ketika menjalankan ibadah
2. Penolakan Gereja HKBP Cilegon
3. Penolakan tempat ibadah di Cinere
4. Pembongkaran tempat ibadah di Sumatra Barat
5. Rencana bom bunuh diri di 2 gereja di Malang
6. Izin Ibadah dipersulit Gereja Ciracas
Yerry sangat menyayangkan bahwa hal ini sangat bertolak belakang dengan hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan Paus Fransiskus. Dia berharap agar pemerintah Indonesia yang kini dan yang akan datang bisa menciptakan kesetaraan untuk beribadah.
Menurutnya, kasus pelarangan ibadah sering sekali menguap tanpa penyelesaian, sehingga banyak gereja yang tidak boleh dipakai ibadah. Sayangnya, pemerintah abai dan tidak memperjuangan keadilan sosial dan kesetaraan seperti yang disampaikan oleh presiden.
