Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan masih belum mengumumkan calonnya yang maju pada Pilkada DKI 2024.
Anies Baswedan yang disebut akan diusung oleh PDIP, ternyata belum diumumkan secara resmi saat diadakan pertemuan di kantor DPP PDIP pada Senin (26/8/2024).
PDIP hanya mengumumkan sejumlah nama yang akan maju dalam kontestasi politik di Banten, Jawa Tengah, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengungkapkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan ke Kantor DPP PDI Perjuangan yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta, pada Senin siang.
Meski begitu, Angga enggan menjelaskan lebih detail mengenai tujuan kunjungan Anies Baswedan ke markas partai berlambang banteng moncong putih itu.
"Iya ke DPP, tetapi detailnya bisa ditanya ke PDIP," ujar Angga dilansir dari Antara, Senin.
Baca Juga
Anies juga sempat mengunggah ke media sosial, di mana dirinya terlihat mengenakan batik berwarna merah.
Di media sosialnya, Anies berpamitan dan meminta restu kepada ibunya Aliyah Rasyid Baswedan dan beserta istrinya Ferry Farhati di ruang keluarga.
"Anies berangkat dulu ya, mohon doa restunya semoga dilancarkan hari ini,” jelas Anies.
Bukan Anies yang Diusung PDI-P?
Hingga kini, PDI-P belum memberikan nama yang akan maju ke Pilkada DKI. Justru muncul pasangan baru yang diisukan akan diboyong oleh partai banteng tersebut.
Beredar kabar bahwa PDIP malah justru menunjuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
Hal ini diungkaokan oleh Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey saat dikonfirmasi Bisnis pada Senin (26/8). Menurutnya, surat rekomendasi untuk pasangan tersebut tengah dipersiapkan.
"Pramono-Rano," ujar Olly kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).
Namun di sisi lain, Anies juga sudah mengantongi surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk maju Pilkada DKI. 024.
Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan surat keterangan juga dikeluarkan untuk pemohon atas nama Andika perkasa sebagai calon gubernur yang akan berlaga di Pilkada Jateng 2024.
"Surat Keterangan tersebut dikeluarkan atas permohonan dari Andika Perkasa untuk persyaratan pencalonan sebagai cagub Jawa Tengah, serta permohonan dari Anies Rasyid Baswedan untuk persyaratan pencalonan sebagai Gubernur Jakarta," ujar Djuyamto di Jakarta, Senin (26/8/2024).
Dia merincikan surat keterangan itu di antaranya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terdakwa; dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dalam Daftar Pemilih.
Selain itu, Anies dan Andhika juga turut membuat Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang atas nama Pribadi maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya.
"Permohonan langsung diproses pada hari [26/8/2024] itu juga adalah sesuai SOP Layanan Surat Keterangan di PN Jakarta Selatan," pungkasnya.
Kapan PDIP Umumkan Cagub-Cawagub DKI?
Mengutip dari situs resmi KPU, pengumuman pendaftaran calon cagub-cawagub dilakukan paling lambat hingga hari ini, Senin 26 Agustus 2024.
Kemudian pendaftaran calon dibuka sejak Selasa (27/8) hingga Kamis (29/8).
Kemudian calon yang sudah terdaftar akan ditetapkan pada 22 September, yang langsung disusul dengan jadwal kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024.
Namun PDI Perjuangan memastikan akan mengumumkan nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan mereka usung, dalam waktu satu sampai dua hari ke depan.
Pernyataan itu untuk menanggapi pertanyaan awak media terkait apakah Anies Baswedan akan diusung oleh partai tersebut dalam Pilkada Jakarta.
“Pasti Ketua Umum PDIP (Megawati Soekarnoputri) akan menyampaikan siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Yang paling penting itu kan? Jadi, tunggu saja satu sampai dua hari,” kata Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin, dikutip dari Antara.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menanggapi isu terkait Pramono Anung yang akan dipasangkan dengan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta.
Djarot menegaskan bahwa segala hal terkait penunjukan calon merupakan hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum.
