Bisnis.com, JAKARTA - Partai Buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil akan menggelar aksi demonstrasi di kompleks DPR RI pada hari ini, Kamis (22/8/2024) untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Mereka akan mengawal sidang paripurna DPR RI yang digelar hari ini, Kamis (22/8/2024) untuk mengesahkan RUU Pilkada. Aliansi masyarakat sipil kompak menolak RUU Pilkada yang akan disahkan dan mendesak semua pihak untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan main Pilkada.
Berdasarkan pantauan Bisnis di kompleks gedung DPR RI, tim gabungan TNI Polri mengadakan apel pagi sejak pukul 08.00 WIB. Pemimpin apel memberi arahan agar anggota tidak membawa senjata tajam dalam pengawalan demo hari ini.
"Hari ini pengamanannya tidak menggunakan peluru tajam atau senjata tajam," kata pemimpin apel tersebut dari pantauan Bisnis di lokasi, Kamis (22/8/2024).
Selain itu, terpantau juga beberapa kendaraan taktis (Rantis) terparkir di depan gedung kura-kura.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli mengklaim keputusan demo ini berasal dari keputusan rakyat kecil dengan berbagai latar belakang pekerjaan, mulai dari buruh tani, nelayan, ojek online hingga guru honorer.
Aksi massa tersebut akan difokuskan di depan Gedung DPR RI dan akan dimulai pukul 09.00 WIB.
"Kami akan lawan apabila keputusan MK ini dirubah atau digoyang atau diganggu kami akan kawal terus keputusan ini sampai kiamat pun kami akan perang siapa yang melawan, siapa yang mengubah keputusan ini," ujarnya Ferri saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/8/2024)
Ferri menambahkan pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi untuk mengawal sidang paripurna DPR RI. Sebab, dia khawatir apabila nantinya akan ada upaya-upaya untuk mengubah Putusan MK soal ambang batas calon kepala daerah. Dengan demikian, dia mengaku bakal mengerahkan 5.000 lebih masa untuk melakukan unjuk rasa pada Kamis (22/8/2024) yang berlokasi di kawasan DPR RI.
