Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan akan menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Namun ia membantah ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik kemunculannya dalam bursa calon petinggi partai beringin.
Dia mengatakan bahwa sejauh ini segala intrik yang ada dalam partai berlogo pohon beringin itu murni sebagai urusan internal dan tidak ada intervensi dari pihak luar.
“Enggak ada. Apa cawe-cawe ini proses internal saja,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (14/8/2024).
Lebih lanjut, dia juga angkat bicara mengenai kabar akan menjadi calon ketua umum Golkar definitif. Menurutnya, saat ini partai tempatnya berlabuh memang tengah berada dalam gelombang dinamika.
Meski begitu, dia mengaku lantaran belum mengikuti secara langsung kondisi dinamika di DPP Golkar. Sehingga, Bahlil memilih untuk melihat perkembangan saat Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.
Baca Juga
Termasuk pertemuan dengan Jokowi dan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Bahlil mengaku bahwa interaksi dengan kedua tokoh itu murni sebagai bentuk silahturahmi.
“Silaturahmi biasa saya dengan Pak JK. Silaturahmi biasa. Kalau pas ketemu dengan Pak Presiden Jokowi kan memang saya pembantunya. Harus terus melaporkan perkembangan kerja saya di Kementerian Investasi,” imbuhnya.
Sejarah Golkar
Dilansir dari laman resmi Golkar, kemunculan Golkar tidak bisa lepas dari tiga tokoh yakni Sukarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiga tokoh itu berupaya membentuk sebuah wadah non politik yang semula bernama golongan fungsional. Golongan itu kemudian berubah nama menjadi Golkar pada tahun 1959.
Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujud sebuah partai.Golkar menjadi sebuah alternatif yang terdiri dari golongan-golongan fungsional.
Namun demikian, Golkar beralih menjadi sebuah partai politik ketika Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor dan Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution yang berfungsi sebagai penggerak, bersama dengan Angkatan Darat, mengubah Golkar sebagai sebuah partai politik untuk melawan PKI.
Golkar merupakan partai yang telah dirintis sejak zaman Orde Lama. Kehadirannya di masa Orde Baru dalam rangka pembaruan politik di Indonesia. Pada Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8 % suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR.
Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai 18,7 % diperoleh NU, sedang PNI hanya mendapatkan 6,9 % dan Permusi, penerus Masyumi hanya 5,4%.
Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), merupakan partai politik di Indonesia. Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman.
Daftar Ketua Umum Golkar
Adapun jika mengacu kepada laman resmi Golkar, sepanjang sejarahnya Golkar telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Sempat didominasi bekas atau pejabat militer, pimpinan Golkar akhirnya kembali ke sipil ketika reformasi bergulir.
Berikut daftar Ketua Umum Golkar dari masa ke masa:
- Djuhartono (1964-1969) (militer) .
- Suprapto Sukowati (1969-1973) (militer)
- Amir Moertono (1973-1983) (militer)
- Sudharmono (1983-1988) (militer)
- Wahono (1988-1993) (militer)
- Harmoko (1993-1998) (sipil)
- Akbar Tandjung (1998-2004) (sipil)
- Jusuf Kalla (2004-2009) (sipil)
- Aburizal Bakrie (2009-2014) (sipil)
- Dualisme Aburizal Bakrie-Agung Laksono (2014-2016) (sipil)
- Setya Novanto (2016-2017) (sipil)
- Airlangga Hartarto (2017-2024) (sipil)
- Plt Agus Gumiwang Kartasasmita (2024-) (sipil)
