Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Kabar ini mengagetkan banyak pihak. Banyak tudingan bahwa ada kekuatan besar di balik keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu, rela melepaskan kursi empuk partai Golkar.
Selain isu kekuatan besar, 'krisis kepemimpinan' Partai Golkar juga dikaitkan dengan manuver partai berlambang beringin dalam Pilkada 2024.
Ada kecenderungan bahwa Partai Golkar ingin mengusung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat, padahal mayoritas Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin RK di Jakarta. Keputusan Partai Golkar berkoalisi dengan PDIP di Banten juga menjadi persoalan karena KIM memilih mendukung calon dari Partai Gerindra.
Artinya baik di Jawa Barat maupun Banten, calon gubernurnya berasal dari Gerindra. Padahal di Banten, khususnya, daerah ini telah lama menjadi basis Golkar, khususnya ketika dinasti Ratu Atur Chosiyah menjadi Gubernur Banten. Sementara itu di Jawa Barat, Ridwan Kamil lebih potensial menang karena statusnya sebagai mantan Gubernur dan memiliki elektabilitas tinggi.
Kini setelah Airlangga lengser keprabon, muncul banyak tafsiran. Apakah peta konstelasi politik Golkar pada Pilkada 2024 akan berubah?
Sejauh ini Partai Golkar memastikan jalannya roda organisasi tidak terpengaruh oleh mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai.
Baca Juga
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli mengatakan kursi kosong yang ditinggalkan Airlangga akan dipimpin sementara oleh Waketum Partai.
"Jadi secara de facto, secara de facto sekarang DPP Partai Golkar itu diurusi oleh para wakil ketua umum berdasarkan dengan bidangnya masing-masing," kata Doli di Kantor DPP Golkar, Minggu (11/8/2024) malam.
Dia menambahkan, para waketum partai berlogo beringin itu memiliki kesempatan untuk menjadi pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum Golkar. Pemilihan Plt Ketum Golkar itu rencananya akan digelar Selasa (13/8/2024).
Dengan demikian, Doli memastikan proses menghadapi Pilkada serentak 2024 tidak akan terpengaruh oleh keputusan Airlangga yang mengundurkan diri tersebut.
"Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain. Insyaallah tidak terganggu, bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar," pungkasnya.
Adapun Airlangga Hartarto resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu (11/8/2024). Ia mengaku telah mempertimbangkan dengan matang sebelum mencapai keputusan final untuk mundur dari jabatannya tersebut.
Dia mengungkapkan, alasan mengundurkan dari jabatannya lantaran ingin menjaga keutuhan Partai Golkar terkait dengan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
"Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga, Minggu (11/8/2024).
Airlangga telah memimpin Golkar sejak tahun 2017. Kepemimpinan Airlangga berawal dari kemelut Partai Golkar usai ketua umum sebelumnya, Setya Novanto, terseret dalam pusaran kasus korupsi e-KTP. Airlangga kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Golkar.
Jusuf Kalla: Ada Tekanan Besar
Adapun Mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, mengaku kaget dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Hal tersebut disampaikan JK saat wawancara dengan salah satu media nasional yang videonya viral di Twitter hingga Senin 12 Agustus 2024 pagi WIB.
Salah satu aspek yang membuat JK kaget adalah karena Airlangga pada dasarnya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Menurut JK, skala bagus atau tidaknya Ketua Umum Partai adalah ketika mereka bisa berhasil di Pemilu dan mendapatkan kursi di DPR, Airlangga sukses tentang itu.
Oleh sebab itu, JK yakin jika mundurnya Airlangga pasti karena sesuatu yang lebih kuat lagi. "Airlangga sudah berhasil memenangkan Prabowo dengan Gibran, sesuatu prestasi yang tentunya dengan usaha dan pengorbanan, dia mundur pasti ada alasan yang lebih kuat lagi," katanya.
"Ketua Partai diukur dari keberhasilannya di Pemilu, di pemerintahan di mana dia menjabat. Kita terkejut, mungkin ada alasan yang sangat kuat sehingga dia harus mundur," ia menambahkan.
Jusuf Kalla pun kembali menekankan bahwa mundurnya Airlangga mungkin disebabkan karena ada tekanan atau fungsi yang lebih kuat lagi.
"Seperti dikatakan dia berhasil meningkatkan kursi pemilu dpr baik di pusat maupun daerah, sehingga tidak ada alasan dari kader-kader untuk turun terkecuali ada tekanan yang kuat dari fungsi yang lebih kuat lagi," lanjutnya.
PDIP Ikut Prihatin
Selain JK, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri disebut prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu (11/8/2024).
Pada konferensi pers acara Soekarno Run 2024 hari ini, Hasto mengatakan, situasi politik terkini memberikan pembelajaran berharga bahwa perlunya bersatu secara kolektif agar bisa kuat menghadapi tekanan apapun. Termasuk menghadapi intervensi, bahkan dengan menggunakan hukum sekalipun.
“Maka Ibu Mega menyatakan prihatin dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas," ujar Hasto di Jakarta, dikutip dari siaran pers, Minggu (11/8/2024).
Hasto pun mengaku terkejut soal kabar mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Dia mengaku langsung dipanggil untuk melapor ke Megawati Soekarnoputri.
Ia mengatakan, dirinya punya banyak pengalaman bersentuhan secara politik dengan Airlangga dan memujinya sebagai komunikator yang baik.
“Dan membangun kerja sama politik yang baik di dalam, tapi kadang kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar selain dengan partai yang lain, seperti Gerindra, PKP, Perindo, dan Hanura dan juga Partai Amanat Nasional sehingga ini sangat mengejutkan. Karena ini [masih masanya] dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dari kami [ini merupakan] suatu hal luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," ucapnya.
Untuk itu, mantan anggota DPR tersebut mengatakan, partainya akan berhati-hati menghadapi dinamika politik belakangan ini. "Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik. Untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan,” jelas Hasto.
